Habanusantar.net, Perbankan syariah Indonesia didorong untuk menjaga ketahanan dan mencapai pertumbuhan positif agar tetap menjalankan peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah dan memberikan manfaat bagi umat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat tantangan ekonomi global dan domestik yang masih signifikan.
Untuk itu, perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan konsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam memperkuat inklusi dan literasi ekonomi syariah.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Halal Bi Halal Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) yang mengusung tema “Konsolidasi Perbankan Syariah Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan” di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi, serta jajaran pengurus dan anggota Asbisindo.
Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa industri perbankan syariah telah menunjukkan daya tahan dan pertumbuhan yang berkelanjutan meski dihadapkan dengan tekanan dan ketidakpastian global.
“Kita patut mengapresiasi kemajuan perbankan syariah yang terlihat dari berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, transformasi BPD Syariah, kehadiran BPR Syariah di berbagai daerah, hingga berkembangnya skema pembiayaan KPBU syariah,” ujarnya.
Dalam acara ini, Wapres juga menyampaikan empat arahan untuk pengembangan industri perbankan syariah. Pertama, meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah, terutama dalam menjaga kualitas tata kelola dan manajemen risiko. Kedua, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia serta digitalisasi perbankan syariah. Ketiga, meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Terakhir, memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Ketua Umum Asbisindo, Hery Gunardi, menambahkan bahwa bank syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional. “Kita baru saja melewati ekonomi pasca-COVID dan kini dihadapkan pada kondisi ekonomi global dan domestik yang sangat menantang dipicu oleh geopolitik,” ujarnya.
Tahun 2023 menunjukkan tren kinerja positif bagi bank syariah. Data OJK menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh masing-masing sebesar 15,8% (yoy) menjadi Rp571 triliun dan 8,15% (yoy) menjadi Rp660 triliun. Kinerja positif ini juga mendorong aset perbankan syariah naik 10,4% (yoy) menjadi Rp851 triliun.
Secara kualitas, perbankan syariah juga membaik dengan penurunan Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, ketahanan juga terlihat solid dengan rasio kecukupan modal (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,35%.
Hery berterima kasih atas dukungan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang telah diakui secara global. “Indonesia dinilai konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tambahnya.
Namun, tantangan literasi dan inklusi keuangan syariah masih ada. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 9,14%, sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%. Angka tersebut masih jauh di bawah indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang masing-masing sebesar 49,68% dan 85,1%.
Hery juga menyoroti tantangan pembangunan yang tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kebermanfaatan bagi masyarakat luas. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai 5,05% dan diperkirakan tetap tinggi di kisaran 4,7-5,5% pada tahun ini,” ujarnya.
Momentum Ramadan 1445 Hijriah memberikan dorongan ekonomi yang signifikan, terutama di sektor makanan, minuman, dan ritel. Pergerakan masyarakat saat libur Lebaran juga meningkatkan perputaran ekonomi di daerah dan nasional. Diperkirakan sebanyak 193,6 juta orang melakukan perjalanan saat libur Lebaran 2024, meningkat dari 123,8 juta orang pada Lebaran 2023, dengan perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan kreatif mencapai Rp276,11 triliun.
Hery menekankan bahwa sektor ekonomi Indonesia memerlukan dukungan perbankan syariah yang solid. Dengan berlakunya Undang-Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengaturan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), industri perbankan syariah akan mengalami konsolidasi lebih lanjut, termasuk kewajiban spin-off bagi Unit Usaha Syariah (UUS) milik bank umum konvensional dengan aset di atas Rp50 triliun dalam dua tahun.
Keberhasilan merger tiga bank syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan potensi sinergi dan konsolidasi yang lebih kuat. “Keberhasilan BSI ini menjadi energi bagi bank syariah lain untuk melakukan sinergi dan konsolidasi, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi industri perbankan syariah yang kuat dan berdaya saing,” tutup Hery.
