ADVERTORIALDPRKParlementaria

Ketua DPRK Banda Aceh Terima Keluhan Tenaga Kotrak Pemerintah Aceh Soal Gaji Tak Kunjung Dibayar

×

Ketua DPRK Banda Aceh Terima Keluhan Tenaga Kotrak Pemerintah Aceh Soal Gaji Tak Kunjung Dibayar

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRK Farid Nyak Umar melaksanakan silaturrahmi dalam rangka Reses I Masa Persidangan II Tahun 2024, di Gedung Bapelkes Aceh, Jumat (08/03/2024). FOTO/ HUMAS DPRK BANDA ACEH
Ketua DPRK Farid Nyak Umar melaksanakan silaturrahmi dalam rangka Reses I Masa Persidangan II Tahun 2024, di Gedung Bapelkes Aceh, Jumat (08/03/2024). FOTO/ HUMAS DPRK BANDA ACEH

Habanusantara.net – Masalah keterlambatan pembayaran gaji tenaga kontrak pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh menjadi sorotan utama saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, melakukan kunjungan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Kuta Alam.

Dialog dengan masyarakat ini dilakukan di Gedung Bapelkes Aceh pada Jumat (08/03/2024) dalam rangka menampung aspirasi warga.

Salah satu tenaga kontrak, yang turut hadir dalam acara tersebut, dengan tegas menyampaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh dirinya dan rekan-rekannya.

Ia menyebutkan bahwa sejak bulan Januari 2024, gaji mereka belum juga dibayarkan oleh Pemerintah Aceh.

Keterlambatan ini, menurutnya, sangat mempengaruhi kondisi kehidupan mereka mengingat biaya hidup di Banda Aceh yang cukup besar.

“Sudah hampir tiga bulan kami belum menerima gaji kontrak. Bagaimana kami bisa bertahan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan yang sebentar lagi tiba?” ujar salah seorang tenaga kontrak kepada Farid Nyak Umar dan sekitar 300 peserta yang hadir.

Mendengar curahan hati tersebut, Farid Nyak Umar menyatakan prihatin dan menyayangkan kondisi yang dialami oleh para tenaga kontrak.

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji tersebut disebabkan oleh kisruh yang berujung pada penundaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), yang berdampak langsung pada berbagai sektor, termasuk pembayaran gaji.

“Saat ini, ASN dan pegawai di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sudah menerima gaji mereka berkat adanya Pergub yang baru diterbitkan. Namun, para tenaga kontrak masih belum mendapat bayaran,” ungkap Farid.

Meskipun kewenangan pembayaran gaji tenaga kontrak berada di tangan Pemerintah Aceh, Farid menegaskan bahwa DPRK Banda Aceh memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pihak terkait.

“Dalam menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat, kami akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak para tenaga kontrak yang belum dibayar gajinya,” tandas Farid.

Farid berharap agar Pemerintah Aceh segera menemukan solusi bijak untuk menyelesaikan masalah ini, terutama mengingat waktu yang semakin mendesak menjelang bulan suci Ramadhan.

“Kami berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan cepat agar beban hidup para tenaga kontrak dapat berkurang, khususnya dalam menghadapi bulan yang penuh berkah ini,” pungkasnya.

Kunjungan reses ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masalah yang dihadapi kepada para wakil rakyat, sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan untuk kepentingan bersama. (Adv)

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close