ADVERTORIALDPRKParlemen

Dewan Kota Desak Pemko Tertipkan Kabel Semrawut

×

Dewan Kota Desak Pemko Tertipkan Kabel Semrawut

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad
Anggota DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad

Habanusantara.net Menyikapi kekhawatiran yang semakin meningkat di kalangan warga terkait kabel-kabel yang terpasang secara sembarangan di jalanan Banda Aceh, Musriadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), meminta pemerintah segera menangani masalah ini.

Menyuarakan kegelisahan warga dan potensi bahaya bagi pengendara akibat kabel yang berantakan di gang-gang dan jalan utama kota, Musriadi mendorong pemerintah Kota Banda Aceh untuk memanggil perusahaan-perusahaan kabel.

Tujuannya adalah memaksa para pelaku bisnis, termasuk penyedia layanan telekomunikasi, operator layanan TV kabel, dan Internet Service Provider, untuk segera merapikan kabel-kabel yang berantakan tersebut.

“Kami mendesak para pengusaha kabel untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di udara, terutama jika berada di tempat ramai. Disarankan untuk menggunakan kabel bawah tanah di area tersebut guna menjamin keteraturan kota dan melindungi masyarakat,” ungkap Musriadi pada Selasa (07/11/2023).

Politisi Partai Amanat Nasional itu juga meminta pemerintah kota untuk menghubungi atau menulis kepada Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi guna menegakkan keteraturan terkait masalah kabel ini.

“Kita tidak boleh menunggu sampai ada korban akibat terjebak kabel, baik itu kabel internet, kabel listrik, atau layanan TV kabel. Ini membutuhkan perhatian pemerintah, karena sudah beberapa laporan dari masyarakat terkait masalah ini,” tegasnya.

Musriadi juga mendesak pemerintah kota untuk melakukan pendataan terhadap badan usaha yang beroperasi di Banda Aceh. Langkah ini dilakukan agar pelaku bisnis patuh terhadap regulasi administratif, khususnya terkait perizinan.

“Informasi dari beberapa gampong menunjukkan bahwa beberapa usaha jaringan wifi atau jaringan nirkabel yang digunakan untuk terhubung ke internet belum melaporkan atau mendapatkan izin lingkungan di gampong. Ini sangat mencolok dan mengganggu estetika tata ruang lingkungan,” tandas Musriadi. [Adv]

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close