Haba Nusantara.net – Keberadaan lembaga imum mukim di Aceh perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya.
Hal ini disampaikan oleh Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Al Haythar, saat membuka Lokakarya Penguatan Pemerintahan Mukim di Aceh Barat Daya pada Kamis, 8 Juni 2023, di Kota Blang Pidie.
Dalam sambutannya, Wali Nanggroe Aceh mengungkapkan pentingnya memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan yang memadai bagi lembaga imum mukim. Ia juga menekankan perlunya perhatian dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota agar lembaga imum mukim dapat berfungsi secara maksimal
M. Nasir Syamaun MPA, Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, menyatakan bahwa Wali Nanggroe hadir di Blang Pidie untuk membuka Lokakarya Penguatan Pemerintahan Mukim se-Kabupaten Aceh Barat Daya yang dihadiri oleh para imum mukim dari wilayah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa legalitas keberadaan lembaga imum mukim telah diatur dalam berbagai produk hukum, mulai dari Undang-Undang hingga Qanun Aceh. Oleh karena itu, Wali Nanggroe menegaskan bahwa keberadaan lembaga imum mukim harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Untuk memastikan agar fungsi dan tanggung jawab lembaga imum mukim dapat berjalan dengan baik, Wali Nanggroe menekankan perlunya penataan mukim yang efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan mukim, koordinasi pembangunan, pelaksanaan adat istiadat, serta peningkatan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Aceh.
