Habanusantara.net,- Diskomunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh dan Diskomunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna meningkatkan pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik. Penandatanganan tersebut dilakukan di Gedung Jabar Command Center Komplek Perkantoran Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate) pada Kamis (25/5/2023). PKS ini merupakan langkah teknis dan operasional dalam bidang komunikasi, informatika, dan statistik, yang disaksikan oleh Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, yang mewakili Sekda Jawa Barat.
Tujuan utama dari PKS ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, literasi digital, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Ruang lingkup perjanjian ini mencakup pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang meliputi pemanfaatan dan pengembangan sistem elektronik pemerintah, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur command centre, pusat data, dan jaringan intra pemerintah. Selain itu, juga akan dilakukan penguatan tata kelola dan manajemen TIK, manajemen keamanan informasi, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK.
Dalam upaya penguatan literasi digital, kerjasama ini akan memanfaatkan berbagai media dan layanan digital pemerintah untuk diseminasi, sosialisasi, dan edukasi literasi digital, serta kolaborasi dan pengembangan literasi digital. Selain itu, kerjasama ini juga meliputi penerapan kebijakan Satu Data, yang mencakup penguatan pengelolaan statistik sektoral dan geospasial, pengembangan dan pengelolaan tata kelola dan manajemen satu data, serta pengembangan SDM.
Kepala Diskominsa Aceh, Marwan Nusuf, menyambut baik kerja sama yang telah disepakati ini. Baginya, perjanjian ini yang berlaku selama 5 tahun memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di kedua daerah tersebut.
“Bagi pemerintah Aceh, kerja sama ini juga merupakan batu loncatan atau best practice dalam mengejar ketertinggalan dalam menciptakan ekosistem data dan peta. Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat terwujudnya satu data dan satu peta Aceh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah Aceh karena didukung sepenuhnya oleh program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia,” ungkap Marwan Nusuf.