“Ada beberapa masalah di gampong terkait pengelolaan APBG seperti alokasi bagi hasil retribusi (BHR) dan bagi hasil pajak (BHP), dana revolving gampong pada LKMS Mahirah Muamalah, jerih payah aparatur gampong, serta penyediaan seragam bagi aparatur gampong,”sebut Alta.
Alta berharap keluh kesah gampong kami didengar Ketua DPRK Banda Aceh dan mendapat solusi oleh Pemko Banda Aceh, sehingga masyarakat nanti dapat terlayani secara maksimal.
“Sebab gampong merupakan ujung tombak pemerintah kota,” pungkas Alta Zaini yang juga Ketua Asosiasi Keuchik Kecamatan Kuta Alam (Asokulam).(akb)