habanusantara.net – Mantan pejabat Inspektorat Banda Aceh, FD yang terseret kasus dugaan jarimah liwath bersama seorang mahasiswa berinisial AM, telah dikeluarkan dari tahanan sejak 31 Oktober 2026. Meski demikian, FD masih berstatus tersangka karena proses hukum terhadap perkara tersebut belum selesai.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pengeluaran FD dari tahanan dilakukan setelah masa penahanan berakhir sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, berkas perkara masih berada di penuntut umum untuk diteliti dan dilengkapi.
Rizal menjelaskan, salah satu kendala dalam penanganan perkara tersebut adalah pemenuhan unsur pasal yang disangkakan. Berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinilai belum terpenuhi.
Menurutnya, perilaku sesama jenis yang disangkakan kepada FD belum diatur secara konkret dalam ketentuan qanun tersebut. Karena itu, penyidik harus memastikan seluruh unsur hukum materil dan formil terpenuhi agar perkara dapat dilanjutkan.
“Kita harus melengkapi sesuai dengan hukum materil dan formil yang ditentukan di dalam qanun.”
“Ketika itu sudah mampu kita penuhi, maka dipastikan kasus apa pun dan siapa pun dia, tidak akan ada yang terlepas dari jeratan tersebut. Namun, bila kita tidak bisa menghadirkan bukti formil, maka kemungkinan kasus ini tidak bisa lanjut,” kata Rizal, dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).
Ia menyebutkan, dalam proses penyidikan, Satpol PP-WH telah menyerahkan dua alat bukti kepada penuntut umum, yakni berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap FD dan AM serta keterangan ahli. Namun, setelah dilakukan penelitian, jaksa memberikan sejumlah petunjuk yang harus dipenuhi penyidik.
Rizal mengatakan pihaknya telah beberapa kali melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk tersebut. Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil penelitian dan petunjuk lanjutan dari penuntut umum.
“Dua alat bukti ini yang kita sampaikan kepada pihak penuntut umum, yang selanjutnya berkas diteliti dan bolak-balik kita sudah beberapa kali melengkapi. Dan ini kita masih menunggu juga untuk pelengkapan selanjutnya,” ujarnya.
Terkait pengeluaran FD dari tahanan, Rizal menerangkan bahwa penahanan awal dilakukan selama 20 hari. Karena proses pemberkasan belum selesai, penyidik kemudian mengajukan perpanjangan penahanan melalui kejaksaan.
Setelah perpanjangan pertama belum menyelesaikan proses pemberkasan, Satpol PP-WH kembali mengajukan perpanjangan melalui Mahkamah Syar’iyah. Izin penahanan tersebut berlaku hingga 31 Oktober 2026.
Setelah masa penahanan berakhir, FD harus dikeluarkan dari tempat tahanan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pengeluaran itu tidak mengubah status hukumnya sebagai tersangka.
“Setelah itu masa penahanan selesai, maka demi hukum dan ketentuan yang ada, yang bersangkutan dengan status tersangka terpaksa kita harus keluarkan dari tempat tahanan. Sementara statusnya masih tersangka,” jelas Rizal.
Ia menambahkan, penanganan perkara yang bermula dari peristiwa pada 12 Agustus 2026 itu dilakukan bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya penegakan Qanun Jinayat di Banda Aceh. Rizal menegaskan, proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan profesional tanpa membedakan status maupun kedudukan pihak yang terlibat.[Fira]
