HABANUSANTARA.NET, JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis Aceh, mulai dari keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga persoalan bendera dan status kawasan Blang Padang.
Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi. Sejumlah isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh turut menjadi pembahasan, termasuk optimalisasi Dana Otsus serta perkembangan situasi terkini di provinsi tersebut.
Keberlanjutan Dana Otsus menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Aceh memandang koordinasi dengan pemerintah pusat penting untuk memperjuangkan keberlanjutan anggaran itu agar pemanfaatannya dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain Dana Otsus, persoalan bendera Aceh juga dibahas. Isu tersebut merupakan salah satu persoalan yang membutuhkan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar dapat ditangani melalui pembahasan yang baik.
Status dan keberadaan Blang Padang turut menjadi perhatian Mualem. Kawasan tersebut dinilai memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Aceh sehingga persoalannya perlu mendapat perhatian dalam koordinasi dengan pemerintah pusat.
Mualem mengatakan, komunikasi langsung dengan Presiden menjadi bagian dari upaya menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh. Ia berharap berbagai persoalan yang dibahas dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan.
“Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh, semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik,” ujar Mualem.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Aceh. Menurutnya, kondisi aman dan kondusif menjadi modal penting agar pembangunan berjalan dengan baik serta hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat.
“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh,” tutupnya.[*]
