Ismawardi Desak PUPR Banda Aceh Kejar Target Pembangunan 2026, Waktu Kian Mepet

Redaksi
A-AA+A++

Habanusantara.net – Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh bergerak cepat mengejar target realisasi seluruh pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2026.

Desakan itu disampaikan mengingat waktu efektif pelaksanaan kegiatan tahun ini tersisa sekitar dua bulan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar pekerjaan yang telah direncanakan tidak berakhir sekadar sebagai program di atas kertas.

Ismawardi menegaskan, Dinas PUPR perlu memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai jadwal, dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketentuan yang berlaku. Percepatan realisasi harus dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat, bukan dengan mengorbankan mutu pekerjaan.

“Waktu kita sudah semakin terbatas. Saya meminta Dinas PUPR benar-benar mengejar target yang telah direncanakan. Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas hasil pembangunan,” demikian penegasan yang disampaikan Ismawardi.

Menurutnya, realisasi pembangunan bukan hanya menyangkut penyerapan anggaran pemerintah, tetapi juga berkaitan langsung dengan pergerakan ekonomi masyarakat.

Ketika pekerjaan berjalan, berbagai sektor usaha ikut bergerak. Mulai dari tenaga kerja, pemasok material, jasa angkutan, hingga pelaku usaha kecil yang berada di sekitar lokasi pekerjaan dapat merasakan dampaknya.

Karena itu, keterlambatan pelaksanaan proyek berpotensi menahan perputaran uang di tengah masyarakat. Sebaliknya, pembangunan yang terealisasi tepat waktu dan berkualitas dapat membuka peluang ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi warga kota.

Ismawardi meminta Dinas PUPR segera mengidentifikasi pekerjaan yang belum berjalan optimal, mengevaluasi kendala di lapangan, dan mengambil langkah konkret untuk memastikan target akhir tahun dapat tercapai.

Ia menekankan, sisa waktu yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga harus menjamin hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Yang paling penting, pembangunan ini harus memberi manfaat bagi warga. Anggaran yang sudah direncanakan harus diwujudkan menjadi pekerjaan nyata, sehingga dampaknya bisa dirasakan dan perputaran ekonomi masyarakat ikut bergerak,” tegasnya.