Habanusantara.net— Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 mulai dijalankan di Aceh dengan dukungan pendanaan sekitar Rp27 miliar untuk periode 24 bulan.
Kick-off program tersebut berlangsung di Muraya Hotel, Banda Aceh, Kamis (24/9/2026), dan dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh. Program ini diarahkan tidak hanya pada capaian pengurangan emisi, tetapi juga penguatan tata kelola hutan dan kelembagaan REDD+ Aceh.
Dalam sambutannya, Dek Fadh mengatakan Aceh memiliki kawasan hutan dan ekosistem penting, mulai dari Leuser dan Ulu Masen hingga hutan gambut dan mangrove.
Menurutnya, perlindungan hutan perlu berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan REDD+ harus melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.
“Program ini tidak hanya berkaitan dengan pembayaran atas capaian pengurangan emisi, tetapi juga dengan penguatan tata kelola, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, serta sistem data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dek Fadh.
Ia menekankan tiga hal dalam pelaksanaan program tersebut, yakni sinergi, penguatan kelembagaan, serta manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan.
Dari sisi kelembagaan, program diharapkan memperkuat tata kelola, sistem data, mekanisme koordinasi serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sementara bagi masyarakat, upaya menjaga hutan diharapkan tidak berjalan terpisah dari peningkatan kesejahteraan. Dek Fadh mendorong agar masyarakat mendapat ruang untuk berpartisipasi sekaligus memperoleh manfaat dari agenda pembangunan hijau.
Dukungan sekitar Rp27 miliar tersebut sebelumnya telah dialokasikan melalui skema RBP REDD+ Indonesia dari GCF, dengan Pemerintah Aceh sebagai penerima manfaat dan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) sebagai lembaga perantara dalam pengelolaan dan implementasi program.
Dek Fadh berharap pendanaan tersebut menjadi modal awal untuk membangun sistem REDD+ Aceh yang lebih terintegrasi, transparan dan dapat diaudit. Fondasi tersebut juga diharapkan memperkuat kesiapan Aceh mengakses pembiayaan iklim serta peluang pasar karbon di masa mendatang.
Ia mengajak seluruh pihak menjadikan kick-off tersebut sebagai awal kerja bersama yang lebih terarah dalam menjaga hutan, menurunkan emisi dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih hijau serta berkelanjutan.
