Habanusantara.net – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Aceh Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPMBGI.
SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, kepada Ketua DPD I Aceh, Sulaiman, SE, didampingi Wakil Ketua dr. Purnama Setia Budi, S.PoG, di Kantor DPP APPMBGI, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).
Dalam arahannya, Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa penguatan struktur kepengurusan di tingkat provinsi menjadi elemen penting untuk memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan profesional, akuntabel, dan terkoordinasi dengan baik.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki kompleksitas tinggi, mulai dari pengelolaan dapur, standar keamanan pangan, hingga stabilitas rantai pasok. Karena itu, organisasi harus hadir kuat di daerah sebagai mitra strategis pemerintah dan penghubung antara kebijakan pusat dengan praktik lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa DPD memiliki peran sentral dalam membina anggota, meningkatkan kompetensi pengelola dapur, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lokal. Standar operasional dapur, menurutnya, harus dijaga ketat agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjamin.
“Standar dapur MBG tidak boleh ditawar. Keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas gizi harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Abdul Rivai menambahkan, APPMBGI dibentuk sebagai wadah konsolidasi pengusaha dan pengelola dapur MBG guna mendukung pemenuhan gizi anak sebagai mandat konstitusional sekaligus investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.
Penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari agenda nasional APPMBGI dalam memperluas dan menata struktur organisasi di berbagai provinsi. Dengan penguatan kepengurusan daerah, organisasi menargetkan koordinasi lebih efektif, peningkatan kapasitas anggota secara sistematis, serta kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan Program MBG menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Ketua DPD I Aceh, Sulaiman, menyampaikan bahwa Aceh masih membutuhkan pembangunan dapur MBG tambahan, terutama di wilayah terpencil dan daerah yang jauh dari titik dapur yang telah tersedia.
Ia mengungkapkan adanya aspirasi masyarakat Lampanah Lengah, Aceh Besar, yang berharap penambahan dapur MBG agar distribusi program lebih merata sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami siap mengemban amanah yang diberikan demi mendukung keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo,” kata Sulaiman.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD I Aceh, dr. Purnama Setia Budi, menyoroti sejumlah dinamika di lapangan terkait penyediaan makanan bergizi, mulai dari persoalan cita rasa hingga isu keracunan yang sempat mencuat di beberapa daerah.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Rivai menilai dinamika tersebut merupakan hal wajar mengingat program MBG masih relatif baru berjalan. Namun ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan dukungan semua pihak agar tantangan yang muncul dapat segera diatasi.
“Dengan penguatan organisasi dan komitmen menjaga standar, kita optimistis program ini dapat berjalan optimal dan memberi manfaat luas bagi anak-anak Indonesia,” pungkasnya. (*)
