Habanusantara.net- Pemerintah Propinsi kembali menegaskan kewenangan penuhnya dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Asisten II Sekda Aceh Besar, M Ali SSos MSi, mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya dapat memberikan rekomendasi, namun izin akhir tetap berada di tangan Pemerintah Propinsi.
“Rekomendasi bukan syarat mutlak, karena faktor teknis sangat dominan,” ujarnya dalam Rapat lintas OPD Aceh Besar yang berlangsung pada Sabtu (23/09/2023),
Rapat tersebut diselenggarakan sebagai respons terhadap perdebatan seputar galian C di Aceh Besar yang semakin meningkat.
Tim Lintas OPD yang dipimpin oleh M Ali bertugas untuk mengkaji regulasi IUP terkait hal ini, dan hasil kajiannya akan dilaporkan kepada Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM.
Pj Bupati Iswanto mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin atau menutup usaha galian C, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam penelusuran Tim Lintas OPD Aceh Besar, kewenangan pemberian IUP galian C berdasarkan Perpres RI No 55 Tahun 2022 berada di tangan Pemerintah Provinsi, terutama jika usaha tersebut berlokasi di Aceh Besar.
Selain itu, jika penambangan terjadi di aliran sungai, Balai Wilayah Sungai adalah instansi yang paling berwenang dalam pemberian izin, demi pemeliharaan dan pelestarian sungai untuk kepentingan umum.
Pj Bupati Iswanto menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau menghentikan izin usaha pertambangan.
Hal ini ditegaskannya sebagai upaya untuk menghindari terjadinya miskomunikasi di lapangan dan memastikan semua pihak yang terlibat memahami kewenangan sesuai regulasi yang berlaku[]
