Habanusantara.net, Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq mengatakan data merupakan indikator utama pembangunan yang harus selalu kita perhatikan, karena semua yang di jalankan berawal dari data.
“Apabila data salah, perencanaan tidak berkualitas. Jika tidak akurat, maka stimulus tidak tepat sasaran. Saya memandang data merupakan indikator utama pembangunan yang harus selalu kita perhatikan, terutama kualitas datanya,” kata Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq usai ikut Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Banda Aceh di Hotel Kyriad Muraya, Selasa, (27/9/2022).
Bakri Siddig mengatakan, masing-masing instansi menyediakan data sendiri itu, paradigma lama. Di samping data BPS misalnya, ada pula data dari pemerintah daerah melalui disdukcapil.
“Instruksi presiden ke depan, kita harus punya satu data valid. Oleh sebab itu, saya ingin Pemko Banda Aceh bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan BPS,” ujarnya.
Banda Aceh, Kata Bakri Siddig telah mengajukan diri sebagai salah satu pilot project Data Desa Presisi (DDP) di Indonesia. “Melalui satu aplikasi, kita akan meng-update data penduduk miskin. Arahan pusat agar data ini harus selalu up to date,” sebutnya.
Menurutnya, di samping mengukur angka kemiskinan, pemutakhiran data penting agar stimulus (bantuan) yang diberikan pemerintah tepat sasaran. “Dengan pendataan berbasis digital ini, jangan sampai ada masyarakat kita yang tertinggal. Infrastruktur dan SDM kita sudah siap untuk mewujudkan data desa presisi ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Banda Aceh Amir Fadli, mengatakan, kegiatan rakor yang digelar pihaknya dalam rangka menyamakan pamahaman dan persepsi terkait kegiatan Regsosek 2022.
“Ini upaya mewujudkan perencanaan yang berpihak kepada masyarakat dengan data terintegrasi, menuju Indonesia yang lebih baik,” ujarnya[Afz]
