Habanusantara.net – Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027. Rancangan tersebut diserahkan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kepada pimpinan DPRK dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Penyerahan dokumen R-APBK turut didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis dan diterima Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, didampingi Wakil Ketua I Daniel A. Wahab serta Wakil Ketua II Musryadi Aswad. Selanjutnya, rancangan anggaran itu akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Dalam pemaparannya, Illiza mengatakan penyusunan anggaran 2027 dilakukan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, ia menilai diperlukan sinergi seluruh pihak agar anggaran yang dirancang dapat menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ia menyebut pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan rancangan tersebut, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp1,172 triliun. Selanjutnya, belanja modal direncanakan sebesar Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer Rp92 miliar.
Dari sisi pendapatan, Pemko Banda Aceh menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp450 miliar pada 2027. Target tersebut terdiri atas pajak daerah Rp217 miliar, retribusi daerah Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Illiza menyatakan Pemko akan mengoptimalkan pendapatan melalui perbaikan administrasi perpajakan dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta inovasi dan digitalisasi pelayanan. Upaya peningkatan pendapatan itu, katanya, tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat.
Illiza juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBK serta mengalokasikan dana gampong sebesar 10 persen dari total anggaran daerah.
“Diharapkan sinergi dan kemitraan antara Pemko dan DPRK Banda Aceh terus diperkuat selama proses pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan kota,” ujar Illiza.
Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengatakan pihaknya akan segera membahas R-APBK tersebut agar dapat ditetapkan menjadi APBK 2027. DPRK, kata dia, akan mengawal agar program pembangunan sesuai dengan RPJM serta visi dan misi kepala daerah, sekaligus tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase tetap menjadi salah satu prioritas,” tegas Irwansyah.
Selain infrastruktur, DPRK juga akan memberi perhatian pada penciptaan lapangan kerja dan pemberian beasiswa dalam pembahasan anggaran. Ia menegaskan pengawalan tidak hanya dilakukan pada tahap pembahasan, tetapi juga hingga pelaksanaan APBK agar anggaran yang disepakati benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan dan pelayanan publik.[*]
