Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan menjalankan rencana aksi digitalisasi dengan target dan tanggung jawab yang jelas.
“Penandatanganan komitmen ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kesungguhan Pemko Tanjungbalai dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” tegasnya.
Ia juga mendorong perluasan transaksi nontunai melalui QRIS dan kanal pembayaran perbankan. Digitalisasi harus diterapkan mulai dari pendataan, penagihan, pengawasan hingga evaluasi penerimaan agar berdampak nyata terhadap pelayanan dan pendapatan daerah.
SULTAN Didorong Tingkatkan Kepatuhan Pajak
