Habanusantara.net — Kehadiran Posko Wilayah (Poskowil) Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dinilai mempermudah pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan pascabencana.
Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., mengapresiasi keberadaan Poskowil Aceh yang dipimpin Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Safrizal ZA. Menurutnya, keberadaan posko tersebut menjadi ruang koordinasi, konsultasi dan komunikasi bagi daerah terdampak bencana.
“Sebagai kepala daerah di Bireuen, saya memberikan apresiasi terhadap kehadiran Satgas PRR. Kehadiran Posko Wilayah Aceh mempermudah koordinasi antara daerah dan Pusat dalam konteks penanganan pascabencana,” kata Mukhlis, Minggu (4/10/2026).
Menurut Mukhlis, peran Satgas PRR sejalan dengan mandat yang diberikan melalui Keppres Nomor 1 Tahun 2026. Satgas tersebut menjalankan koordinasi kebijakan umum, pengawasan dan penganggaran, sekaligus mengambil langkah strategis untuk mengatasi hambatan administratif, regulasi maupun kendala di lapangan.
Ia menilai kepemimpinan Safrizal di Poskowil Aceh turut membantu daerah menghadapi berbagai persoalan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mukhlis menyebut Safrizal sebagai birokrat senior Kemendagri yang memahami persoalan secara menyeluruh. Ia juga menilai pendekatan yang digunakan Safrizal tertib secara administrasi, komunikatif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
“Dengan kemampuan birokrasi yang mumpuni, Safrizal hadir dengan gaya bahasa santun, tertib administrasi, dan solutif. Bila ada hal yang mandek, ia bekerja keras mencarikan jalan keluar,” ujarnya.
Mukhlis mengatakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra membutuhkan koordinasi berlapis. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan pendampingan khusus, termasuk dalam mengevaluasi serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan dan bantuan keuangan (bankeu).
Menurutnya, Poskowil Aceh juga memiliki peran penting dalam mengawal perkembangan penggunaan anggaran tersebut.
Hal itu terlihat dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas PRR Posko Wilayah Aceh di Aceh Tengah melalui kegiatan gathering dan focus group discussion bersama para kepala daerah.
Mukhlis tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Namun, berdasarkan laporan staf yang hadir, forum tersebut dinilai penting karena tidak hanya membahas capaian serapan anggaran.
“Sesuai laporan yang saya terima dari staf yang hadir, Pak Safrizal memimpin rapat dengan sangat ramah. Ia memaparkan data serapan TKD tambahan dan bankeu. Kemudian menanyakan masalah yang dihadapi daerah. Kemudian memberikan solusi dan menyepakati target serapan,” kata Mukhlis.
Ia menyebut Pemkab Bireuen juga telah menyerahkan data penggunaan bankeu kepada Satgas PRR agar perkembangan realisasinya dapat dipantau.
Bireuen selanjutnya menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah rapat koordinasi Satgas PRR berikutnya. Mukhlis menilai pelaksanaan rakor langsung di daerah akan membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan Poskowil maupun kementerian dan lembaga terkait.
“Bireuen sudah menyampaikan ke Pak Safrizal bahwa kami juga siap bila ditunjuk sebagai tuan rumah rakor Satgas PRR. Bireuen memiliki fasilitas yang lengkap untuk menggelar rapat-rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” imbuhnya[*]
