Belanja Tak Terserap Maksimal
Terkait realisasi belanja yang belum mencapai target, Pemerintah Aceh menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhinya.
Di antaranya sisa pengadaan barang dan jasa, sejumlah paket pekerjaan fisik dan nonfisik yang tidak terealisasi akibat bencana banjir, belum adanya regulasi pembiayaan pada Baitul Mal Aceh, serta keterbatasan pagu anggaran untuk sejumlah kegiatan.
Pemerintah Aceh juga menyampaikan komitmen memperbaiki pengelolaan aset daerah melalui peningkatan tertib administrasi, pengamanan, sertifikasi, pemanfaatan, dan optimalisasi aset.
Langkah tersebut termasuk menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait barang persediaan.
Mengenai SiLPA, Dek Fadh menyebut angka Rp518,46 miliar pada 2025 mengalami penurunan dibandingkan SiLPA 2024 sebesar Rp530,26 miliar.
Dengan demikian, SiLPA Aceh turun sekitar Rp11,80 miliar.
Menutup penyampaiannya, Dek Fadh menyebut pendapat, usul, dan saran anggota DPRA merupakan bentuk keseriusan legislatif dalam mengemban amanah serta menyuarakan aspirasi masyarakat.
Pemerintah Aceh, kata dia, akan menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai bagian dari evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk dampak bencana hidrometeorologi. Namun, Pemerintah Aceh memastikan akan terus berupaya memenuhi harapan masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah.
