Habanusantara.net — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas pemerintahan, termasuk aktif menyampaikan informasi kepada publik melalui media.
Penegasan tersebut disampaikan Fadhlullah saat memimpin Rapat Koordinasi bersama jajaran SKPA di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Rabu (26/8/2026). Rapat turut dihadiri Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik.
Fadhlullah mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan karena dapat memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai program dan kebijakan yang sedang dijalankan.
Ia meminta kepala SKPA tidak ragu menyampaikan informasi terkait isu maupun program yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepada media. Namun, informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan. Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Fadhlullah.
Perhatian khusus diberikan kepada SKPA yang menangani kebencanaan. Fadhlullah meminta jajaran terkait lebih aktif menyampaikan perkembangan penanganan bencana melalui media agar informasi mengenai kondisi dan langkah pemerintah dapat diketahui masyarakat secara cepat.
“Khusus SKPA yang menangani bencana, cari ekspos media agar informasi dapat disebarluaskan kepada publik. Zaman sekarang transparansi adalah kunci,” katanya.
Selain keterbukaan informasi, Fadhlullah mengingatkan jajaran SKPA agar mengutamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan Aceh dalam menjalankan tugas. Ia meminta kepentingan pribadi maupun kelompok tidak menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Fadhlullah juga meminta setiap kendala dalam pelaksanaan program segera disampaikan sehingga dapat dicari solusi secara bersama.
Sementara itu, Plt Sekda Aceh Taufik mendorong seluruh kepala SKPA memperkuat kolaborasi, koordinasi dan komunikasi untuk mempercepat realisasi pembangunan Aceh pada 2026.
Menurut Taufik, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dipacu bersama. Karena itu, komunikasi antarpimpinan SKPA harus dilakukan secara lebih intensif agar pelaksanaan program tidak terhambat.
“Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan,” ujar Taufik.
Ia mengatakan komunikasi dengan para kepala SKPA akan terus diperkuat agar koordinasi pemerintahan berjalan lebih lancar dan pelaksanaan program dapat dilakukan lebih cepat sesuai target.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh serta jajaran SKPA terkait.[*]
