Habanusantara.net – Banjir besar yang terus meluas di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh mendesak Gubernur Aceh segera menetapkan Status Darurat Bencana tingkat provinsi.
Desakan tersebut muncul setelah jumlah wilayah terdampak meningkat drastis menjadi 11 kabupaten/kota dan 102 kecamatan di berbagai kabupaten dan kota.
Ketua Forum PRB Aceh, Muhammad Hasan, menegaskan bahwa kondisi banjir saat ini telah memenuhi seluruh indikator penetapan status darurat sebagaimana tercantum dalam UU 24/2007, PP 21/2008, dan Perka BNPB 3/2016.
“Dampak banjir sudah lintas kabupaten/kota dan tidak bisa ditangani secara parsial. Penetapan status darurat sangat penting agar pemerintah provinsi dapat menggerakkan logistik, personel, dan sumber daya secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Hasan dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).
Hasan menilai eskalasi bencana alam yang terjadi saat ini telah melampaui kapasitas penanganan di tingkat kabupaten/kota. Karena itu, aktivasi koordinasi dari level provinsi dinilai sangat mendesak untuk memastikan percepatan penanganan di lapangan.
Forum PRB Aceh juga menyerahkan sejumlah rekomendasi resmi kepada Pemerintah Aceh, salah satunya mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi guna memastikan seluruh proses respons bencana berjalan dalam satu sistem komando.
Selain itu, Forum PRB meminta Pemerintah Aceh segera melakukan mobilisasi logistik dan sumber daya ke wilayah terdampak. Upaya percepatan pemulihan layanan publik dan penanganan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas turut menjadi perhatian lembaga tersebut.
Hasan juga mendesak pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasi kemanusiaan, evakuasi warga, serta kebutuhan dasar masyarakat.
“Penetapan status darurat provinsi bukan hanya prosedur administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan keselamatan warga dan mempercepat penanganan bencana secara menyeluruh di seluruh Aceh,” tegasnya.
Forum PRB menegaskan bahwa kebijakan cepat pemerintah provinsi menjadi kunci untuk meminimalkan dampak banjir yang hingga kini masih terus berkembang.
