Habanusantara.net – Satu baliho raksasa yang berdiri melintang di atas jalan utama Banda Aceh akhirnya dibongkar oleh Pemerintah kota.
Langkah tegas ini langsung mendapat dukungan penuh dari Tgk Tarnuman MT SE, anggota DPRK Banda Aceh yang juga Sekretaris Fraksi PKS.
Ia menegaskan, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan aturan. Semua baliho tanpa izin, apalagi yang melanggar aturan dengan melintang di jalan umum, harus ditertibkan.
Menurutnya, penertiban ini langkah tepat karena menyangkut aturan hukum, estetika kota, sampai keselamatan pengguna jalan.
“Apalagi kalau baliho melintang di atas jalan umum, itu jelas sangat berisiko. Kalau tidak ada izin, ya tidak boleh berdiri, Kita mendukung sikap wali kota, ini keputusan yang tepat,” tegas Tgk Tarnuman, Senin (8/9/2025).
Menurutnya, setelah proses pembongkaran selesai, Pemko perlu menata ulang lokasi pemasangan baliho agar lebih indah, teratur, dan sesuai dengan master plan kota.
Penataan yang rapi juga akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menambahkan, kalau nantinya Pemko membuka izin reklame kembali, prioritas sebaiknya diberikan kepada pengusaha lokal Banda Aceh.
“Kalau izinnya dibuka lagi, kita minta didahulukan dulu untuk pelaku usaha lokal. Biar ekonomi warga kita juga ikut bergerak,” sambungnya.
Ia menyebutkan, Keputusan Walikota Banda Aceh memongkar baliho ilegal ini bukan tanpa dasar.
Dimana, Mulai dari perjanjian 2006 yang mewajibkan pembongkaran jika lokasi tidak lagi sesuai master plan, rekomendasi yang tidak diperpanjang, larangan keras baliho melintang jalan sesuai Permen PU Nomor 20/PRT/M/2010.
Langkah tegas ini, menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRK Banda Aceh ini, bukan untuk mematikan usaha, justru untuk memberikan kepastian hukum.
“Kita tidak menolak investasi, tapi semuanya harus taat aturan. Dengan begitu kota lebih tertata, adil, dan memberi manfaat bagi semua,” pungkasnya.[*]
