Habanusantara.net – Tumpukan kabel yang semrawut dan bergelantungan di berbagai sudut jalan Kota Banda Aceh akhirnya memakan korban. Menyikapi keluhan warga yang kian banyak, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh memanggil sejumlah penyelenggara jasa internet atau provider, Rabu (4/6/2025), untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus mendesak penertiban kabel optik yang berserakan di ruang publik.
Pertemuan yang berlangsung di gedung DPRK itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab, Wakil Ketua II Dr. Musriadi, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Banda Aceh Iskandar, serta sejumlah perwakilan provider internet yang beroperasi di wilayah kota.
Dalam pernyataannya, Irwansyah menyebutkan bahwa penataan kabel optik di Banda Aceh sudah memasuki fase darurat.
Banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke DPRK mengenai keberadaan kabel yang menjuntai sembarangan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Bahkan, menurutnya, sudah ada dua insiden yang menyebabkan warga terluka akibat terkena kabel, salah satunya hampir kehilangan penglihatan.
“Ini bukan lagi soal estetika kota semata, tapi menyangkut keselamatan warga. Ada yang sampai luka, bahkan ada yang nyaris buta gara-gara kabel ini. Kami minta komitmen semua provider untuk segera menertibkan dan merapikan kabel-kabel yang sudah terpasang,” tegas Irwansyah.
Ia menambahkan, keberadaan kabel-kabel liar ini sangat mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, serta dapat menjadi bom waktu jika tidak segera dibenahi. Irwansyah meminta semua provider untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum terhadap fasilitas infrastruktur yang mereka pasang.
Wakil Ketua II DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi, juga angkat suara. Ia menilai kondisi kabel saat ini sudah di luar kendali. Padahal, kata dia, keberadaan para penyelenggara internet telah diatur dalam sejumlah regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, implementasinya di Banda Aceh dinilai masih amburadul.
“Kabel-kabel optik ini sudah memakan banyak korban. Kalau tidak ditertibkan, akan terus menimbulkan bahaya. Provider harus bertindak sekarang, sebelum makin banyak warga jadi korban,” ujar Musriadi dengan nada tegas.
Meski demikian, Musriadi menegaskan bahwa DPRK Banda Aceh tidak anti terhadap investasi. Ia justru mendukung masuknya investor digital ke Banda Aceh karena turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Hanya saja, ia menuntut agar para investor internet juga melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap jaringan yang mereka tanam.
“Kami tidak elergi terhadap investasi. Tapi tolong, setelah pasang kabel jangan ditinggal begitu saja. Lakukan pemeliharaan reguler, cek kendala di lapangan, dan pastikan warga merasa aman dan nyaman. Teknologi penting, tapi keselamatan warga jauh lebih penting,” tegasnya.[***]
