Habanusantara.net– Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh memanggil sejumlah kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) guna membahas kesiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026.
Rapat koordinasi ini digelar di Ruang Serba Guna Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (20/5/2025), sebagai langkah awal menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2025 terkait sistem penerimaan murid baru di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi, menegaskan pentingnya sosialisasi dan pemahaman menyeluruh terhadap aturan baru ini agar proses PPDB berjalan transparan dan akuntabel.
Menurutnya, terdapat empat jalur utama dalam penerimaan siswa yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Keempat jalur ini harus diimplementasikan dengan baik agar setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan.
“PPDB ini harus betul-betul berbasis elektronik dan kompetensi yang diukur tidak hanya dari nilai akademik, tapi juga bakat, minat, dan prestasi siswa. Ini sangat penting agar sekolah benar-benar mencerminkan kualitas dan potensi siswa yang diterima,” ujar Dr Musriadi usai pertemuan.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, yang menekankan agar para kepala sekolah menghindari potensi praktik pungutan liar maupun tindakan yang bisa menimbulkan persoalan hukum. Menurutnya, proses PPDB harus bersih, adil, dan akuntabel sejak tahap awal.
“Kami berharap kepala sekolah betul-betul menjaga integritas dalam pelaksanaan PPDB ini. Jangan sampai ada celah yang bisa memunculkan masalah di kemudian hari,” tegas Farid Nyak Umar.
Kepala SMPN 6 Banda Aceh, Syarifah Nargis, menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menilai forum seperti ini sangat positif untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan.
Menurutnya, dengan duduk bersama, pihak sekolah dan DPRK bisa lebih mudah mencari solusi atas berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan PPDB.
“Ini langkah awal yang sangat baik. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa terus dilanjutkan dengan forum-forum kecil agar pendidikan di Banda Aceh semakin maju,” ungkap Syarifah.
Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Kepala SDN 54 Banda Aceh, Teuku Murtala. Ia menilai forum ini penting agar pelaksanaan PPDB di semua sekolah bisa serempak dan selaras, sehingga tidak ada perbedaan yang bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Pertemuan ini sangat bermanfaat. Masyarakat juga perlu tahu bahwa sekarang ada aturan baru yang harus diikuti, jadi tidak ada sekolah yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia bahkan menyarankan agar rapat koordinasi semacam ini bisa diadakan secara berkala, minimal setiap enam bulan, agar para guru di lapangan yang menghadapi kendala dapat menyampaikan langsung kepada legislatif untuk dicari solusinya.
Selain pimpinan DPRK, rapat ini juga dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRK Banda Aceh, antara lain Sabri Badruddin, M. Iqbal, Mehran Gara, dan Efiyati Z A.Md.
Kehadiran para wakil rakyat ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berintegritas di Banda Aceh.
Seiring bergulirnya reformasi sistem PPDB berbasis regulasi baru, DPRK Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan pendidikan yang adil, transparan, dan akuntabel demi generasi muda yang lebih berkualitas.[***]
