Haba Nusantara.net– Puluhan keuchik dari 32 desa di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, mengadu langsung persoalan irigasi, pompa air, hingga pengelolaan dana desa ke Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, H.T. Ibrahim, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (23/4/2025).
Para pemimpin Gampong diterima di Ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I untuk menyerahkan aspirasi nyata terkait ketahanan pangan dan efektivitas penggunaan dana desa.
Azmi, Ketua Forum Keuchik Kecamatan Kuta Cot Glie, menyebut bahwa kondisi infrastruktur pertanian di wilayahnya belum mendukung optimalisasi lahan sawah.
“Kami menghadapi kendala sistem irigasi yang sering tersumbat dan pompa air yang minim. Padahal petani sangat bergantung pada ketersediaan air untuk masa tanam,” ungkap Azmi di hadapan Ampon Bram—sapaan akrab H.T. Ibrahim—dengan nada tegas namun bersahabat.
Selain air irigasi, kata dia, ketersediaan bibit unggul dan pupuk juga menjadi titik tekan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
H.T. Ibrahim pun merespons dengan antusiasme tinggi. “Saya mengucapkan terima kasih kepada para keuchik yang telah memberikan gambaran langsung permasalahan desa,” ujarnya.
Ia berjanji menindaklanjuti usulan pembangunan saluran irigasi terpadu dan penambahan fasilitas pompa air.
“Aspirasi ini akan saya bawa ke kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, agar solusi segera diwujudkan,” tambahnya.
Dalam dialog selama lebih dari satu jam, para keuchik juga menyoal mekanisme penyaluran dan pelaporan dana desa.
Beberapa kepala desa mengeluhkan birokrasi panjang yang kerap menunda realisasi program. Salah seorang keuchik, Rahmat, mengungkapkan,
“Desa kami sudah menunggu dua tahun untuk dana pembangunan balai desa, tapi laporan dan audit berlapis membuat anggaran terhambat.” H.T. Ibrahim menyatakan akan mendorong revisi petunjuk teknis agar proses lebih transparan dan cepat.
Ia menekankan pentingnya pelatihan administrasi desa agar perangkatnya mampu mengelola dana sesuai regulasi.
Kehadiran Dahlan, anggota DPRK Aceh Besar dari Fraksi Demokrat, melengkapi diskusi dengan memberikan perspektif lokal.
Dahlan menegaskan, Koordinasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan DPR RI harus semakin intensif agar aspirasi masyarakat akar rumput tidak terjebak di meja birokrasi.”
Menurutnya, sinergi kelembagaan menjadi kunci percepatan pembangunan desa.
Selepas pertemuan, rombongan menikmati hidangan makan siang di lantai 10 Gedung Nusantara I. Momen santai itu dimanfaatkan keuchik untuk berbincang lebih ringan tentang potensi pariwisata desa, seperti sentra kerajinan anyaman dan penangkaran ikan air tawar.
“Pembangunan jalan desa dan akses digital juga penting agar produk lokal bisa dijual lebih luas,” ujar Siti, keuchik dari Desa Paya Rumoh.
Saat keluar ruang perjamuan, wajah para keuchik tampak lebih ringan. Mereka berharap janji Ampon Bram bukan hanya sekadar komitmen di atas kertas.
“Kami ingin hasil nyata, bukan janji politik semata,” kata Azmi.[]
