Habanusantara.net – Dalam rangka mendukung pengembangan industri migas di Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, ST, D.E.A., bersama Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dr. Asbaruddin, M.Eng, dan Kepala PTKK Aceh, Azizah, S.Pd., M.Pd., menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, untuk memfasilitasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD).
FGD ini akan membahas analisis kebutuhan kompetensi dan sertifikasi vokasi di sektor migas, yang disampaikan dalam pertemuan di Kantor BPMA Aceh pada Selasa, 11 Maret 2025.
Kegiatan FGD ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pelaku industri migas lainnya, guna mendapatkan informasi tentang kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk memasuki sektor migas. Hal ini penting mengingat pesatnya perkembangan industri migas yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan bersertifikasi.
Marthunis menekankan bahwa kolaborasi antara dunia industri migas dan lembaga pendidikan vokasi, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sangat diperlukan. Menurutnya, lulusan SMK di Aceh harus dapat memenuhi kebutuhan industri migas, yang terus berkembang dan bertransformasi.
“Dengan adanya FGD ini, kami berharap dapat menciptakan sinergi yang kuat antara sektor pendidikan dan industri. Selain itu, kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja lokal dapat memperoleh keterampilan dan sertifikasi yang relevan untuk dapat bekerja di sektor migas,” ungkap Marthunis dalam pertemuan tersebut.
Dinas Pendidikan Aceh juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan keterampilan vokasi bagi siswa SMK di Aceh. Salah satu langkah penting adalah memastikan mereka memiliki akses terhadap pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan standar yang berlaku di industri migas.
Di sisi lain, Kepala BPMA Aceh, Nasri Djalal, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sektor migas di Aceh membutuhkan SDM lokal yang terampil dan memenuhi standar industri. Menurutnya, pengembangan kompetensi dan sertifikasi vokasi yang tepat bagi tenaga kerja lokal menjadi langkah krusial untuk keberlanjutan industri migas di Aceh.
“Kami ingin industri migas di Aceh dapat menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal, namun kualitas SDM yang terlibat harus memenuhi standar industri migas,” jelas Nasri Djalal.
Nasri juga menekankan pentingnya koordinasi antara BPMA, perguruan tinggi, dan Dinas Pendidikan Aceh untuk saling berbagi informasi terkait persiapan SDM yang siap membangun sektor migas di Aceh. Ia berharap, dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara dunia industri dan pendidikan, sektor migas di Aceh dapat terus berkembang dengan SDM yang kompeten dan siap bersaing di pasar global.
Rencananya, FGD ini akan dilaksanakan pada pertengahan April 2025, dan diharapkan akan menghasilkan keselarasan antara kebutuhan industri migas dan program vokasi yang ada di Aceh. (***)
