Habanusantara.net – Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi), Meutya Hafid, meminta seluruh operator seluler memberikan akses internet gratis bagi masyarakat terdampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diharapkan dapat membantu kebutuhan komunikasi, pembelajaran daring, serta akses informasi terkini terkait kondisi darurat di wilayah tersebut.
“Kami meminta seluruh operator seluler untuk memberikan voucher atau kuota internet gratis kepada masyarakat. Hal ini sangat penting, terutama untuk mendukung kebutuhan siswa dalam belajar dan memastikan masyarakat mendapat informasi terkini terkait situasi di Gunung Lewotobi,” ujar Meutya dalam keterangannya, Senin (20/11).
Selain itu, Menkomdigi juga menginstruksikan pembangunan posko layanan terpadu yang berfungsi sebagai pusat dukungan pelanggan bagi masyarakat terdampak. Posko ini akan bekerja sama dengan posko yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Kami sudah memastikan posko layanan pelanggan ini tersedia di lokasi strategis, berdekatan dengan posko Kemkomdigi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Meutya menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar bagi upaya ini. Pemerintah memastikan jaringan internet tetap stabil dan dapat diakses di wilayah terdampak. Operator seluler juga diminta segera meningkatkan kecepatan pemulihan Base Transceiver Station (BTS) di daerah terdampak dan menerapkan fasilitas biaya hak penggunaan (BHP) nol rupiah untuk penggunaan frekuensi berbasis Izin Stasiun Radio (ISR).
“Fasilitas BHP nol rupiah ini dapat membantu operator seluler menggunakan alternatif backhaul, seperti satelit, ketika backhaul berbasis fiber optic terputus akibat bencana,” pungkas Meutya.
Gunung Lewotobi Laki-Laki mulai meletus beberapa hari terakhir, menyebabkan masyarakat sekitar harus dievakuasi. Situasi ini menuntut perhatian khusus, terutama dalam menyediakan akses komunikasi yang andal untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan koordinasi penanganan bencana.
Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus memastikan keberlanjutan akses informasi di tengah situasi darurat.[]
