Habanusantara.net – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, menyampaikan sejumlah persoalan fundamental yang menghambat percepatan investasi di Aceh kepada Menko Polhukam, Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, dalam pertemuan resmi di Kantor Wakil Gubernur Aceh, Kamis (27/11/2025).
Salah satu isu paling krusial ialah terhentinya pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, meski memiliki fasilitas strategis seperti pelabuhan berkelas dunia, utilitas lengkap, hingga landasan udara.
Selain soal investasi, Wagub Aceh juga memaparkan berbagai agenda pembangunan daerah kepada Menko Polhukam Djamari Chaniago, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, dan Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah.
Salah satu prioritas ialah percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini beroperasi di ratusan titik.
Wagub juga meminta dukungan pendanaan untuk Koperasi Merah Putih, mengingat Aceh memiliki 6.500 desa dan membutuhkan lebih dari satu institusi keuangan untuk menopang layanan. Ia mengusulkan agar Bank Aceh dapat terlibat mendukung program tersebut.
Wagub turut menyoroti pentingnya pembangunan Lapas Syariah, karena pelanggar jinayah saat ini masih bercampur dengan napi kriminal berat di lapas umum.
Dalam aspek konektivitas, ia meminta perluasan runway salah satu bandara di Aceh Barat agar pesawat kargo besar dapat melayani ekspor seafood dan komoditas lokal langsung dari Aceh, tanpa harus transit melalui Medan.
“Aceh adalah gerbang barat Indonesia, dari sisi pertahanan dan ekonomi. Runway panjang sangat dibutuhkan,” kata Wagub, pada Kamis 27 November 2025.
Menko Polhukam menanggapi seluruh masukan dengan positif dan akan membawa persoalan tersebut ke Presiden. Ia juga berpesan agar Aceh menjaga kelestarian alam dan menindak tegas aktivitas tambang ilegal.
