Habanusantara.net – Debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh berlangsung panas dengan pembahasan yang memunculkan topik sensitif. Salah satu isu yang mencuri perhatian adalah penyimpangan anggaran di Badan Reintegrasi Aceh (BRA), yang diangkat sesuai tema debat “Perdamaian dan Reformasi Hukum.”
Pasangan calon nomor urut 01 menyoroti peran BRA dalam menyejahterakan korban konflik dan eks kombatan yang dinilai masih belum optimal. Cawagub Paslon 01, Fadhil Rahmi atau yang akrab disapa Syech Fadhil, mengajukan pertanyaan langsung terkait hal ini kepada Mualem, Cagub dari Paslon 02, dalam debat yang berlangsung di Hotel The Pade, Malam (1/11/2024) malam.
“Saya ingin menanyakan sejauh mana tanggung jawab Anda atas penyimpangan yang terjadi di BRA,” ujar Syech Fadhil.
Ia menyoroti bahwa Muzakir Manaf sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) memiliki kewenangan dalam usulan pengangkatan ketua BRA sejak 2017, sementara anggaran tahunan BRA mencapai lebih dari setengah triliun rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Muzakir Manaf atau Mualem menjelaskan bahwa BRA adalah wadah perjuangan dan reintegrasi bagi para mantan kombatan GAM. Namun, menurutnya, ada tantangan internal yang menyebabkan BRA kurang efektif.
“Tapi dalam penyelenggaraannya, ada pihak-pihak yang membawa kepentingan masing-masing. Sinkronisasi antara Ketua BRA dengan Sekretariat perlu dibenahi,” ungkap Mualem.
Ia mengibaratkan adanya kepentingan yang membuat KPA dan BRA tidak nyaman dalam menjalankan tugas mereka. Mualem juga menggarisbawahi bahwa dana otonomi khusus (otsus) dibagi ke beberapa sektor, salah satunya untuk kesejahteraan eks kombatan.
“Maka perlu adanya sinkronisasi antara ketua dan sekretariat Masing-masing ada kepentingan. Itu yang perlu kita jelaskan dan ketahui,”
“Na bacut keneuk cok, cok kombatan, ka idrop barosa,” ujar Mualem[]
