Habanusantara.net – Pemerintah Aceh, bekerja sama dengan akademisi dan praktisi industri, sukses menyelenggarakan workshop bertema “Sustainability Reporting: Opportunities and Challenges for Industry, Practitioners, and Academics“. Acara ini berlangsung di Aula Museum Aceh, Banda Aceh. Senin, 14 Oktober 2024.
Adapun tujuan acara ini untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja perusahaan yang menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan.
Workshop menghadirkan sejumlah pemateri yang ahli dibidangnya, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Aceh Dr. H. T. Ahmad Dadek, SH., MH; Auditor Ahli Madya BPKP Aceh Drs. Jufridhani, MM., Ak., CA., CSRS; Ketua Dewan Konsultatif IAI Wilayah Aceh Dr. Islahuddin, M.Ec., Ak., CA; serta Wakil Ketua I IAI Wilayah Aceh Mahlizar Arbas, CPA., CPI., ASEAN CPA., CA., SE., Ak.
Para peserta yang hadir terdiri dari aparatur pemerintah Aceh seperti Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Dinas Syariat Islam, serta kalangan akademisi dan mahasiswa.
Dr. Islahuddin membuka workshop dengan keynote speech berjudul Akuntansi Tatakelola dan Isu Berkelanjutan. Dalam pemaparannya, ia mengulas perkembangan akuntansi dari masa ke masa, termasuk peran Cadbury Report, yang lahir sebagai respons atas berbagai skandal tata kelola perusahaan di Eropa.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya isu-isu global seperti perubahan iklim, masalah lingkungan, serta penerapan panduan Global Reporting Initiative (GRI) dalam pelaporan keberlanjutan.
Pada sesi berikutnya, Dr. H. T. Ahmad Dadek membahas tentang Integrasi SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Ia menjelaskan bahwa pencapaian target ambisius Sustainable Development Goals (SDGs) hanya bisa dicapai melalui kerja sama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pelokalan SDGs menjadi bagian penting dari pembangunan Aceh, yang akan dituangkan dalam RPJMA Teknokratik 2025-2029.
Sesi terakhir diisi oleh Drs. Jufridhani, yang berbagi pengalaman mengenai penerapan pelaporan keberlanjutan di berbagai instansi pemerintahan. Salah satu yang ia contohkan adalah pengelolaan sanitasi dan sampah di Banda Aceh, yang sempat menghadapi kendala. Menurutnya, Pemerintah daerah, melalui kebijakan berbasis SDGs, berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Workshop ini diharapkan dapat mendorong peserta tidak hanya untuk memahami konsep teknis pelaporan keberlanjutan, tetapi juga untuk menerapkan prinsip-prinsip SDGs dalam kehidupan sehari-hari. Para pemateri juga menekankan pentingnya diskusi ilmiah yang berkelanjutan, agar program-program pemerintah dapat diterima dan diterapkan secara efektif oleh masyarakat.
