Pj Sekda Aceh Desak Wantimpres Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus

Habanusantara.net, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Azwardi, mendesak Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di tingkat pusat.

Azwardi menyampaikan permintaan ini langsung kepada anggota Wantimpres, Agung Laksono, dalam rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Kantor Gubernur Aceh pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Dalam rapat tersebut, Azwardi menekankan pentingnya perpanjangan Dana Otsus bagi keberlanjutan pembangunan di Aceh. Ia meminta Agung Laksono untuk menyampaikan kepada Presiden agar pengalokasian Dana Otsus dikembalikan menjadi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tidak dibatasi oleh tahun.

“Kami memohon agar Bapak Agung Laksono bisa menyampaikan kepada Presiden tentang pentingnya perpanjangan Dana Otsus Aceh dan pengembalian alokasinya menjadi 2 persen dari DAU,” ujar Azwardi. “Dana ini masih sangat diperlukan untuk berbagai program pembangunan di Aceh.”

Menurut Azwardi, perpanjangan Dana Otsus bisa dicapai dengan merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Revisi ini hanya dapat dilakukan oleh DPR RI melalui program legislasi nasional.

Menanggapi permintaan tersebut, Agung Laksono menyatakan komitmennya untuk meneruskan aspirasi masyarakat Aceh kepada Presiden. Ia sepakat bahwa Dana Otsus memainkan peran penting dalam pembangunan daerah dan menambahkan bahwa sumber daya lokal juga perlu dimaksimalkan.

“Saya akan membantu menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden,” kata Agung. “Namun, perlu diingat bahwa selain Dana Otsus, optimalisasi sumber daya alam Aceh juga penting untuk meningkatkan pendapatan daerah.”

Agung juga optimis mengenai pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Ia menjanjikan dukungan dari pemerintah pusat untuk memastikan dana APBN yang sudah ditetapkan segera ditransfer ke daerah.

Dengan dukungan dari Wantimpres, harapan perpanjangan Dana Otsus Aceh menjadi semakin nyata. Hal ini diharapkan dapat memastikan kelanjutan berbagai program pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh.[]