Erick Tohir Absen, KAPPRA Kritik Seremoni Peresmian Gedung Landmark BSI Aceh

Habanusantara.net- Jian Riandy, Ketua Kesatuan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Aceh (KAPPRA), mengungkapkan kekecewaannya terhadap absennya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, dalam peresmian Gedung Landmark Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh yang dijadwalkan pada Kamis, 30 Mei ini, dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menurut Jian, peresmian gedung landmark BSI Aceh bukanlah sekadar seremoni biasa, melainkan momen penting yang seharusnya mencerminkan keseriusan BSI dalam membangun provinsi Aceh.

Jian menyatakan bahwa ketidakhadiran Erick Tohir mengurangi makna dan dampak acara ini bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

“Ini adalah bentuk dan bukti keseriusan BSI dalam membangun Aceh,” ujar Jian kepada media pada Selasa (28/05/2024).

Ia menambahkan bahwa acara tersebut hanya akan menjadi seremoni belaka tanpa komitmen kuat dari pemangku kebijakan yang hadir.

Jian menggarisbawahi pentingnya kehadiran stakeholder dari kementerian BUMN dalam acara sebesar ini. Ia berpendapat bahwa kehadiran Wakil Presiden tidak memiliki makna maksimal tanpa didampingi oleh pemangku tanggung jawab utama.

“Stakeholder dari kementerian BUMN sangat krusial dalam agenda sebesar ini. Kehadiran Wakil Presiden tidak memiliki makna maksimal jika tidak didampingi oleh pemangku tanggung jawab utama,” tegas Jian.

Dalam kritiknya, Jian menekankan bahwa kehadiran pejabat tinggi negara seharusnya tidak sekadar menjalankan tugas seremonial.

Ia berharap para pejabat membawa strategi konkret untuk pembangunan Aceh, terutama di sektor BUMN yang seharusnya menjadi perhatian utama Erick Tohir.

Selain itu, Jian menyoroti bahwa penguatan Syariah Islam dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh masih belum optimal terlaksana.

Menurutnya, dukungan nyata terhadap transaksi perbankan Syariah sangat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif.

“Ini bukan hanya soal simbolis, tetapi juga soal dukungan nyata terhadap transaksi perbankan Syariah. Tanpa dukungan serius dari kementerian terkait, bagaimana kita bisa memastikan implementasi yang efektif?” ujar Jian.

BSI, lanjut Jian, merupakan salah satu jantung ekonomi rakyat Aceh. Provinsi Aceh memiliki keunikan dengan diberlakukannya Syariat Islam dan Qanun LKS, yang membuat iklim perbankan Syariah di sini lebih mendukung dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Peresmian gedung landmark ini seharusnya menjadi momen bersejarah yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi Syariah di Aceh,” imbuh Jian.

“Sayangnya, ketidakhadiran Erick Tohir mengirim pesan yang kurang positif tentang dukungan pusat terhadap inisiatif ini,” ungkapnya.

Melalui KAPPRA, Jian berharap agar ke depannya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa lebih baik. Ia menginginkan sinergi yang kuat antara semua pihak untuk memajukan Aceh dengan sistem perbankan Syariah yang kokoh.

“Kita butuh sinergi, bukan sekadar seremonial. Jika ingin melihat Aceh maju dengan sistem perbankan Syariah yang kuat, semua pihak harus berjalan seiringan,” tutupnya.

Dengan kritik yang disampaikan KAPPRA, diharapkan perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi Syariah di Aceh.

Keseriusan dan komitmen dari pemangku kebijakan menjadi kunci utama dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang berbasis Syariah di wilayah ini.[]