Habanusantara.net – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri meminta pemerintah daerah berperan aktif menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo mengatakan, suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai aktor, baik itu peserta, masyarakat, termasuk juga pemerintah pusat dan Pemda.
“Pemda punya tugas melakukan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan Pemilu serta melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada serentak nanti,” katanya.
Hal itu disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Langkah Strategis Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyukseskan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023.
Menurut Yusharto, hal itu merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU itu mengamanatkan, pemerintah pusat dan Pemda memiliki tugas memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.
Dia melanjutkan, Pemda juga berperan dalam memberikan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana, serta kebutuhan sumber daya manusia (SDM).
“Semuanya ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada Komisi KPU, terutama untuk mendukung anggaran, personel, dan juga logistik kepemiluan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Akbar Ali sepakat bahwa setiap pihak berperan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
“Pemilu ini merupakan agenda nasional, maka seluruh perangkat negara baik pusat sampai ke daerah harus mengambil bagian untuk men-support penyelenggara Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas kita masing-masing,” ujarnya.
Di sisi lain, Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta Ilham Yamin yang hadir sebagai narasumber mengatakan, integritas Pemilu dan Pilkada 2024 sama pentingnya dengan dukungan masyarakat.
Integritas Pemilu dan Pilkada dapat dimulai dengan menjaga netralitas penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Pada saat Pemilu juga ada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang didaftarkan oleh Bawaslu dan disetujui Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) untuk turut mengawasi Pemilu,” pungkasnya.
