Habanusantara.net, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat (29/09/2023).
Dalam penyampaiannya, Pj Gubernur Aceh mengungkapkan bahwa Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun anggaran yang penuh tantangan bagi Pemerintah Aceh.
Ia menjelaskan bahwa tantangan pertama yang dihadapi adalah penurunan pendapatan sebesar 50% dari sumber penerimaan dana otonomi khusus Aceh.
Selain itu, sebagian besar pendapatan transfer juga sudah terikat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Bagi Hasil Daerah (DBH DR), dan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU).
Pj Gubernur Aceh menjelaskan bahwa di samping menjalankan program pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19, Aceh juga memiliki kewajiban untuk mengatasi pengendalian inflasi, program pengentasan kemiskinan, permasalahan stunting, serta program-program rutin seperti Jaminan Kesehatan Aceh dan program beasiswa.
Tahun anggaran 2023 juga menuntut Aceh untuk menangani kewajiban besar lainnya, termasuk persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, serta penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XXI tahun 2024 Aceh-Sumut.
Dengan mempertimbangkan gambaran kemampuan fiskal dan berbagai kewajiban yang ada, Pj Gubernur Aceh menyampaikan bahwa ruang fiskal Aceh sangat terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan anggaran tahun 2023.
Pada kesempatan yang sama, Achmad Marzuki juga menjelaskan struktur anggaran setelah perubahan APBA Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
Pendapatan sebesar Rp10.235.643.184.034,- atau meningkat sebesar Rp48.823.271.960,-.
Belanja sebesar Rp11.488.321.902.484 atau meningkat sebesar Rp394.462.201.505.
Pembiayaan Netto sebesar Rp1.252.678.718.450 atau meningkat sebesar Rp345.638.929.545.
Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2023 ini mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh untuk menghadapi tantangan ekonomi yang ada sambil memastikan pemenuhan berbagai kewajiban strategis yang dihadapi oleh provinsi ini.[Is]