Habanusantara.net – Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar dalam mengantisipasi laju inflasi dan memperkuat ketahanan pangan serta ekonomi, terbukti sukses.
Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan bahwa Aceh Besar mengalami penurunan harga yang signifikan pada beberapa mata barang. Hal ini membuat Aceh Besar menjadi daerah dengan penurunan Indeks Perubahan Harga (IPH) terbesar di Aceh.
“Pemkab Aceh Besar sangat berkomitmen dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan serta ekonomi di daerah ini. Hasilnya, kita berhasil mencatat penurunan IPH yang signifikan,” ujar Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto Senin (22/05/2023) pagi.
Data BPS menunjukkan bahwa Kota Kuala Simpang mengalami kenaikan harga tertinggi, mencapai 1,3 persen. Namun, Aceh Besar berhasil mencatat penurunan IPH sebesar -3,3 persen, yang merupakan yang terdalam atau terbesar di antara daerah-daerah lain di Aceh. Penurunan harga tersebut meliputi komoditas seperti cabe merah, minyak goreng, dan udang basah.
Bupati Iswanto mengungkapkan bahwa penurunan harga tersebut merupakan hasil dari upaya keras Pemkab Aceh Besar dalam mengendalikan inflasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melakukan pemantauan harga komoditas secara langsung di pasar rakyat, terutama Pasar Induk Lambaro, salah satu pasar terbesar di Aceh.
Selain itu, pada hari yang sama, Pj Bupati Muhammad Iswanto beserta jajaran pemerintahan setempat mengikuti Video Conference (Vidcon) Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnavian.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengajak para kepala daerah dan instansi terkait untuk terus melakukan upaya strategis dalam mengatasi inflasi daerah.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap krisis pangan, yang telah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. Dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan, diperlukan peningkatan produksi komoditas pangan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, perlu dipastikan adanya pasar yang dapat menampung hasil produksi dan perencanaan yang baik dalam pendistribusian komoditas pangan.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Dr. Drs. Nyoto Suwignyo MM, menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional telah melakukan berbagai upaya konkret, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga pangan.
Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal. Melalui program ini, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, GPM melibatkan produsen, distributor, dan pedagang pangan dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga mengedepankan aspek kualitas dan keamanan pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Selain Gerakan Pangan Murah, Badan Pangan Nasional juga melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) harga pangan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memantau fluktuasi harga pangan secara berkala dan mengambil langkah-langkah cepat dalam mengendalikan inflasi daerah.
Selanjutnya, Badan Pangan Nasional juga berperan dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah. Hingga tanggal 20 Mei 2023, tercatat bahwa realisasi penyaluran bantuan pangan beras mencapai 298.353 ton, atau sekitar 47% dari total alokasi tiga bulan. Selain itu, bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam juga telah disalurkan sebanyak 1,063 juta paket, mencapai 73,5% dari alokasi bulan April 2023.
Upaya konkret yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait, diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga pangan yang berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.[is]
