ADVERTORIALDPRK

DPRK Banda Aceh Mulai Menyelesaikan Pembahasan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah

×

DPRK Banda Aceh Mulai Menyelesaikan Pembahasan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah

Sebarkan artikel ini

Habanusantara.net, Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh telah menyelesaikan pembahasan dan penandatanganan kesepakatan terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Pajak dan Retribusi daerah.

Pembuatan qanun ini dilakukan berdasarkan arahan dari pemerintah Pusat kepada seluruh daerah kabupaten, kota, dan provinsi agar memiliki payung hukum terkait dengan retribusi dan pajak yang dikelola oleh pemerintah kota, kabupaten, dan Provinsi.

Ketua Banleg DPRK Banda Aceh, Tati Meutia Asmara, menyatakan bahwa pembuatan qanun ini merupakan upaya untuk mengakomodasi semua masukan demi kesempurnaan regulasi tersebut.

Tujuan utamanya adalah menciptakan landasan hukum yang kuat dan regulasi yang jelas untuk pengutipan pajak dan retribusi di Kota Banda Aceh.

“Kami bersyukur bahwa provinsi Aceh menjadi yang pertama menyelesaikan pembahasan Raqan ini. Semoga implementasinya berjalan efektif,” kata Tati Meutia Asmara di kantor DPRK Banda Aceh pada Senin (31/07/2023).

Lebih lanjut, Tati Meutia menambahkan bahwa dalam tataran teknis lapangan, Raqan ini akan dikuatkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Peraturan Walikota (Perwal), yang akan dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Qanun ini diberlakukan.

“Setelah menyelesaikan tahap pembahasan, hasil dari rapat dengar pendapat Raqan ini akan diteruskan ke bagian hukum pemerintah kota dan selanjutnya difasilitasi oleh bagian hukum provinsi dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Anggota Banleg Dr. Musriadi, yang menekankan bahwa dasar pembuatan Raqan ini bertujuan untuk melaksanakan amanah dari Undang-Undang terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka menyempurnakan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

“Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pungutan pajak dan retribusi sebagai komponen Pendapatan Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan juga membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik yang adil,” kata Dr. Musriadi.

Dengan adanya qanun tentang pajak dan retribusi ini, akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah. DPRK telah menjalankan fungsi legislasi dalam memproduksi qanun ini dan meletakkan pondasi yang kokoh.

Terkait implementasi regulasi qanun ini, nantinya akan diperkuat lagi oleh peraturan walikota, terutama dalam menentukan tarif dan isu-isu teknis lainnya.

“Tugas kami selanjutnya adalah mengawasi bagaimana kebijakan pemerintah dalam menerapkan qanun ini, sehingga qanun ini dapat menjadi contoh baru di Banda Aceh dan pendapatan pemerintah dapat terkontrol dengan baik dan komprehensif,” tegas politisi PAN tersebut. [Adv]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close