Haba Nusantara.net – Forum Silaturrahmi Tuha Peut (FSTP) Kecamatan Meuraxa, yang meminta Pemerintah Pusat agar tidak memperpanjang lagi Surat Keputusan (SK) Bakri Sidiq sebagai Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh.
FSTP menilai bahwa selama Bakri Sidiq menjabat, tidak ada gebrakan kinerja maupun kebijakan yang dilakukan untuk memperkuat sektor ekonomi, agama, dan bidang lainnya.
Menurut FSTP, apa yang terlihat saat ini adalah Bakri Sidiq selalu terlihat sibuk dalam berbagai kegiatan yang dilaporkan oleh media, seperti operasi pasar, Festival Tot Apam, dan penanggulangan stunting.
Namun, mereka berpendapat bahwa program-program tersebut terkesan sangat tendensius, dimaksudkan untuk memberikan kesan kepada pemerintah pusat dan provinsi bahwa Bakri Sidiq mampu mengelola kota dengan baik.
Namun, FSTP mencatat bahwa di balik kesan tersebut, harga-harga barang terus meroket dan perputaran uang di gampong-gampong sangat terbatas. Para pejabat gampong, seperti kadus, kasi, kaur, Tuha Peut Gampong (TPG), dan perangkat gampong lainnya, yang mengandalkan gaji sebagai aparatur pemerintahan gampong, terpaksa harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga, karena gaji mereka tidak dibayarkan selama tiga bulan oleh pemerintah kota.
Munzir, Ketua Tuha Peut Deah Glumpang, menyatakan kekecewaannya terhadap Bakri Sidiq yang dianggap tidak peka terhadap kondisi dan kehidupan masyarakat di gampong-gampong.
Menurutnya, sebagai warga, mereka menginginkan program-program yang jelas dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan kebijakan yang bersifat seremonial semata untuk memenuhi ambisi pribadi dan kelompok tertentu.
Dalam hal ini, FSTP berharap dan meminta Pemerintah Pusat, terutama Menteri Dalam Negeri, untuk tidak memperpanjang lagi SK Bakri Sidiq sebagai Pj Walikota Banda Aceh.
Mereka mengusulkan agar Bakri Sidiq segera dikembalikan ke pusat dan melanjutkan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNNP).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Pusat maupun Bakri Sidiq terkait permintaan FSTP tersebut. Masyarakat Banda Aceh menantikan langkah konkret dari pemerintah dalam memperbaiki kondisi kota dan memastikan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat setempat.
