DPRA

DPRA Desak Penambahan Kuota Biosolar

×

DPRA Desak Penambahan Kuota Biosolar

Sebarkan artikel ini
Saiful Bahri, Ketua DPRA

Habanusantara.net – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk segera menindaklanjuti surat dari Penjabat (Pj) Gubernur Aceh terkait penambahan kuota biosolar untuk Aceh.

Hal ini dilakukan mengingat pentingnya ketersediaan biosolar sebagai bahan bakar minyak yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sopir angkutan umum, truk barang, material, dan nelayan kecil.

Ketua DPRA, Saiful Bahri, menjelaskan bahwa tindaklanjut segera diperlukan karena menjelang Idul Adha, permintaan akan biosolar diperkirakan akan meningkat. Jika tidak ada tindak lanjut dari BPH Migas, maka akan berdampak pada antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), seperti yang sering terjadi sebelumnya.

Pon Yaya menekankan bahwa BPH Migas dan PT Pertamina sebagai operator harus menghadapi situasi ini dengan bijaksana, terutama menghadapi antrian panjang pengguna biosolar yang mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU.

 “Antisipasi terhadap kekurangan biosolar sejak sekarang sangat penting, terutama bagi nelayan yang bergantung pada sektor laut. Tanpa tersedianya BBM solar, mereka tidak dapat melaut,” ungkapnya.

Menurut informasi dari PT Pertamina Patra Niaga area manager Aceh, kuota BBM biosolar untuk Aceh tahun 2023 adalah sebanyak 370 ribu kiloliter. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan kuota tahun 2022 yang mencapai 410 ribu kiloliter.

Sementara itu, kuota BBM Pertalite untuk Aceh mengalami penambahan pada tahun 2023 menjadi 602 ribu kiloliter, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 545 ribu kiloliter pada tahun 2022.

Dengan adanya penurunan kuota biosolar dan peningkatan kuota Pertalite, DPRA mengharapkan agar BPH Migas segera bertindak untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat akan biosolar. Hal ini diharapkan dapat menghindari antrian panjang di SPBU dan memastikan kelancaran pasokan bahan bakar yang diperlukan oleh berbagai sektor, termasuk nelayan yang sangat bergantung pada BBM solar.

DPRA juga mendorong kerja sama antara BPH Migas, PT Pertamina, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang optimal guna menjaga ketersediaan BBM yang memadai bagi masyarakat Aceh.[*]

Follow Berita Habanusantara.net lainnya di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close
error: