26 Paket Pengadaan Sapi Disnak Aceh Dibayar di APBA-P

Habanusantara.net, Pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan (Disnak) memastikan pelunasan pengadaan sapi dengan nilai Rp16,5 miliar pada tahun anggaran 2021 yang belum dibayarkan.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Dinas Peternakan Aceh T Taufan Mustafa di Banda Aceh, Jumat, mengatakan pelunasan pengadaan sapi tersebut dilakukan setelah ada pemeriksaan Inspektorat.
“Pemeriksaan Inspektorat ini dilakukan karena pengadaan sapi dilakukan tahun lalu, namun belum dibayarkan karena rekanan tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan anggaran,” kata T Taufan Mustafa.
T Taufan Mustafa mengatakan pernyataannya tersebut menanggapi protes sejumlah rekanan pengadaan sapi yang belum menerima pembayaran. Pihak rekanan juga menyegel Kantor Dinas Peternakan Aceh buntut protes tersebut.
T Taufan Mustafa mengatakan ada 199 paket pengadaan sapi dengan nilai Rp16,5 miliar tahun anggaran 2021 yang belum dibayarkan. Dari jumlah paket tersebut, 26 di antaranya dengan nilai pengadaan Rp4,2 miliar akan dibayar pada anggaran perubahan.
“Pembayaran 26 paket tersebut setelah Inspektorat Aceh menyatakan dokumen pengadaannya lengkap. Selebihnya, 173 paket dengan nilai Rp12,3 mikiar akan dicarikan solusi bagaimana pelunasannya,” kata T Taufan Mustafa yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Disnak Aceh.
Sementara itu, Abdullah inspektur pembantu II Pemerintah Aceh, mengatakan, Ada 26 paket sudah positif akan dibayar menggunakan lewat anggaran APBA-P dan sudah masuk Surat Perintah Membayar. Sedangkan sisanya tidak masuk anggaran APBA-P dikarenakan kadis sebelumnya tidak tanda tangan.
Ia menyebutkan, sebelumnya ada 204 paket pengaadan sapi pada Disnak Aceh. Namun, setelah ditinjau kembali oleh Inspektorat Aceh ternyata hanya ada 199 paket pengadaan sapi.
“Dari 204 paket, ternyata disitu ada yang double, ada yang sudah dibayar dan termasuk konsultan, sehingga paket pengadaan sapi tersebut tersisa 199,” sebutnya.
Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 51 Tahun 2022, disebutkan bahwa pekerjaan pengadaan sapi sudah melewati tahun anggaran 2021 sehingga terjadinya hutang.
“Sampai saat ini belum ada komunikasi sama Kadisnak lama Bapak Rahmandi. Tapi intinya kami tetap bertanggungjawab dan mencoba semaksimal mungkin persoalan ini terlaksana terbayarkan karna ini namanya hutang,” pungkasnya[].