Seleksi Banpes UMKM Aceh Timur Disorot, Pelaku Usaha Minta Data Penerima Dievaluasi

Redaksi
iilusrasi Protes UMKM di Tengah Banjir
A-AA+A++

Habanusantara, Aceh Timur – Ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) korban banjir di Kabupaten Aceh Timur dilaporkan tidak lolos seleksi sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah (Banpes) Tahap I. Kondisi tersebut menuai kekecewaan dari sejumlah pelaku usaha yang terdampak bencana.

Para pelaku UMKM mempertanyakan proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Mereka menilai proses verifikasi belum berjalan maksimal sehingga diduga terdapat ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan data penerima bantuan yang dinyatakan lolos seleksi.

Salah seorang pelaku UMKM yang tidak lolos seleksi mengungkapkan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam daftar calon penerima bantuan. Bahkan, menurut keterangannya, beberapa perangkat desa justru dinyatakan lolos sebagai calon penerima bantuan, sementara sejumlah warga yang benar-benar memiliki usaha dan terdampak banjir tidak masuk dalam daftar penerima.

Ia menyebutkan, kondisi tersebut diduga terjadi di Desa Gamong Jawa dan sejumlah desa lainnya di Kabupaten Aceh Timur.

“Kami sangat kecewa dengan hasil seleksi ini. Banyak pelaku UMKM yang benar-benar memiliki usaha dan terdampak banjir justru tidak lolos. Sementara ada perangkat desa yang dinyatakan lolos, bahkan menurut informasi kami, ada yang tidak memiliki usaha,” ungkapnya.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk memulihkan kembali usaha mereka setelah mengalami kerugian akibat bencana banjir.

Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait tidak hanya berpedoman pada data administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Para pelaku UMKM juga meminta agar hasil seleksi tahap pertama dievaluasi kembali, terutama terhadap data penerima yang dinilai belum sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Mereka berharap pemerintah memberikan ruang pengaduan dan membuka mekanisme klarifikasi bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses seleksi tersebut.