Habanusantara.net – Keluhan masyarakat terkait praktik percaloan tiket kapal cepat di Pelabuhan Penyeberangan Sabang kini mulai menemukan titik terang. Setelah sempat meresahkan calon penumpang akibat tiket yang kerap habis dalam waktu singkat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sabang melakukan serangkaian pembenahan untuk menciptakan pelayanan penyeberangan yang lebih tertib, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik itu tidak hanya ditangani melalui pengawasan terhadap transaksi tiket, tetapi juga dengan membenahi sistem pelayanan di kawasan pelabuhan. Salah satu langkah yang diterapkan adalah kebijakan satu tiket untuk satu data penumpang guna memastikan identitas pemegang tiket sesuai dengan orang yang akan melakukan perjalanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Sabang, Bob Martza Wahyudie, mengatakan praktik percaloan yang sebelumnya mampu menguasai tiket dalam jumlah besar kini berhasil ditekan. Menurutnya, pola pembelian tiket secara massal untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi sudah tidak lagi ditemukan seperti sebelumnya.
“Calo yang seperti kemarin, begitu tiket dibuka langsung habis, sudah kita berantas. Sekarang tidak ada lagi laporan satu orang membeli tiket sampai 30 orang atau menjual dengan harga Rp60.000,” ujar Bob.
Ia menjelaskan, penanganan praktik percaloan dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari pembentukan satuan tugas (satgas) persuasif, koordinasi dengan aparat penegak hukum, hingga penerapan pendekatan restorative justice terhadap pelaku yang ditindak.
Bagi Dishub Sabang, pembenahan pelayanan pelabuhan tidak cukup hanya dengan menghentikan praktik percaloan. Sistem pelayanan secara keseluruhan juga perlu ditata agar masyarakat memperoleh kemudahan dan kepastian ketika hendak menggunakan jasa penyeberangan.
Karena itu, satgas yang dibentuk beberapa bulan lalu lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan pendampingan kepada masyarakat. Petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga membantu calon penumpang yang mengalami kesulitan menggunakan layanan pembelian tiket secara digital.
Pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam proses perubahan pelayanan. Sebab, tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan teknologi untuk melakukan pemesanan maupun pembayaran tiket. Dengan adanya bantuan petugas, calon penumpang tetap dapat mengakses layanan tanpa harus mengalami kesulitan dalam mengikuti sistem yang telah diterapkan.
Dalam mekanisme pelayanan yang berjalan, calon penumpang diarahkan mengikuti tahapan yang telah disiapkan, mulai dari masuk melalui loket, mengambil nomor booking, melakukan pembayaran, hingga menerima tiket. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan proses pembelian yang lebih tertib sekaligus mempersempit ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan melalui praktik percaloan.
Penataan juga dilakukan terhadap kawasan pelabuhan melalui pembagian zonasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mengendalikan pergerakan penumpang, mengurangi potensi kerumunan, serta menjaga kelancaran aktivitas pelayanan.
Di samping pembenahan internal, Dishub Sabang turut memperkuat koordinasi dengan sejumlah unsur aparat dalam upaya memberantas praktik percaloan. Bob menyebutkan, penanganan tersebut melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan Polisi Militer.
Meski demikian, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman. Bob mengatakan, terhadap pelaku yang ditangkap, pihaknya juga mempertimbangkan penerapan restorative justice dengan memberikan kesempatan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Ia mengaku turut memperhatikan kondisi sosial para pelaku, terutama keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Namun, tindakan tegas tetap dilakukan sebagai bentuk peringatan bahwa praktik percaloan tidak boleh kembali mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Saya tidak ingin mereka masuk penjara karena memikirkan keluarganya. Jadi kami tindak dan tangkap, tetapi kami lepaskan kembali sebagai efek jera,” katanya.
Menurut Bob, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya menyelesaikan persoalan secara lebih humanis, tanpa mengesampingkan ketegasan dalam menjaga ketertiban pelabuhan.
Salah satu perubahan penting dalam pembenahan pelayanan penyeberangan Sabang adalah pemberlakuan kebijakan satu tiket satu data yang diterapkan sejak 17 Agustus lalu.
Melalui kebijakan ini, identitas yang tercantum pada tiket harus sesuai dengan identitas penumpang yang benar-benar melakukan perjalanan. Dengan demikian, tiket tidak dapat digunakan secara bebas oleh orang lain yang memiliki identitas berbeda dari data pemesanan.
Bob menegaskan, kebijakan tersebut bukan semata-mata untuk membatasi praktik pembelian tiket oleh calo. Lebih dari itu, kesesuaian identitas penumpang merupakan bagian penting dari aspek keselamatan transportasi laut.
Menurutnya, data penumpang yang akurat akan memudahkan petugas melakukan pendataan apabila terjadi keadaan darurat, termasuk kecelakaan di laut.
“Kalau tiket memakai identitas orang lain, bagaimana jika terjadi kecelakaan di laut? Makanya saya rekomendasikan kepada KSO agar di pintu masuk dipastikan satu tiket, satu data,” ujarnya.
Ia menilai, kepastian identitas penumpang harus menjadi perhatian dalam setiap proses keberangkatan kapal. Karena itu, pemeriksaan di pintu masuk menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan tiket yang digunakan sesuai dengan data orang yang akan berangkat.
Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah untuk mencegah pembelian tiket menggunakan identitas orang lain, yang sebelumnya dapat membuka peluang terjadinya praktik jual beli tiket dengan harga tidak wajar.
Bob mengungkapkan, persoalan percaloan menjadi salah satu hal yang ingin segera diselesaikan ketika dirinya kembali menangani berbagai persoalan di lingkungan Dishub Sabang.
Saat itu, ia masih menjabat sebagai sekretaris sehingga belum memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan langsung di lapangan. Untuk memastikan langkah penertiban memiliki dasar penugasan yang jelas, ia terlebih dahulu meminta surat keputusan dari Wali Kota Sabang.
Setelah memperoleh kewenangan tersebut, Bob kemudian menyampaikan target waktu kepada pihak-pihak terkait agar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera ditangani.
“Saya bilang, beri waktu tiga hari, saya berantas. Tetapi saya tidak akan memenjarakan orang,” tuturnya.
Ia menyebutkan, perubahan kondisi di kawasan pelabuhan mulai terlihat dalam waktu kurang dari sepekan. Praktik pembelian tiket dalam jumlah besar yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat tidak lagi ditemukan sebagaimana kondisi sebelumnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Dishub Sabang dalam membenahi pelayanan transportasi laut, khususnya pada jalur penyeberangan yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat dan wisatawan.
Sebagai daerah kepulauan sekaligus tujuan wisata, Sabang membutuhkan layanan penyeberangan yang tertib dan dapat diandalkan. Kemudahan memperoleh tiket, kepastian harga, kesesuaian identitas penumpang, serta kenyamanan selama proses keberangkatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan transportasi.
Melalui penerapan sistem satu tiket satu data, pendampingan pembelian tiket digital, penataan zonasi pelabuhan, serta koordinasi lintas instansi, Dishub Sabang berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh pengguna jasa.
Ke depan, konsistensi pengawasan menjadi faktor penting agar pembenahan yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan. Sebab, keberhasilan menekan praktik percaloan tidak hanya diukur dari berhentinya aktivitas tersebut, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan sistem pelayanan yang tertib, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Dishub Sabang berharap masyarakat dapat memperoleh layanan penyeberangan secara lebih nyaman dan adil, tanpa harus khawatir kehilangan kesempatan mendapatkan tiket akibat praktik percaloan.
Sementara itu, Anggota DPRK Sabang, M. Rizki, menyatakan dukungannya terhadap langkah Dinas Perhubungan Kota Sabang yang terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor transportasi laut.
Menurutnya, upaya menciptakan pelayanan penyeberangan yang tertib dan bebas dari praktik percaloan merupakan langkah penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembenahan sistem pembelian tiket, pengawasan di kawasan pelabuhan, serta penerapan kebijakan satu tiket satu data diharapkan dapat memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pengguna jasa,” kat M Rizki.
Politisi PAN itu berharap pembenahan yang telah dilakukan Dishub Sabang dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Dengan pelayanan yang semakin tertata, masyarakat diharapkan memperoleh akses penyeberangan yang lebih mudah, adil, dan transparan,” ujar Rizki.
