Habanusantara.net – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat pengunduran diri di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.
“Di antara pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran dalam diskusi yang berlangsung.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dinamika tersebut berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA atas nama Gibran tidak sah. Sebelumnya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan setara SMA dari institusi pendidikan di Singapura dan Australia dalam perkara yang berkaitan dengan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Polemik dokumen pendidikan tersebut turut memicu desakan politik di DPR. Sejumlah anggota dewan mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan yang menyeret posisi Wakil Presiden tersebut.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebelum pernyataan Prasetyo disampaikan, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur. Puan menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan meminta publik menunggu pernyataan resmi pemerintah.
Perkembangan ini membuat masa depan jabatan Gibran menjadi perhatian publik. Namun, pernyataan mengenai niat mengundurkan diri belum dengan sendirinya berarti pengunduran diri telah resmi berlaku. Proses dan kepastian status jabatan Wakil Presiden masih perlu menunggu perkembangan serta langkah konstitusional selanjutnya.
