Habanusantara.net – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, meminta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027.
Ia menyebutkan, sejumlah kebutuhan seperti perbaikan jalan, pembangunan dan pemeliharaan drainase, fasilitas publik, hingga pengelolaan sampah perlu mendapat perhatian dalam alokasi anggaran tahun mendatang.
“R-APBK tahun 2027 ini akan segera kita bahas antara DPRK dengan OPD terkait. Saya meminta infrastruktur dasar seperti jalan, drainase dan fasilitas publik lainnya mendapat perhatian dalam anggaran nanti,” ujar Irwansyah, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyerahkan dokumen R-APBK 2027 kepada pimpinan DPRK dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh. Penyerahan itu diterima Irwansyah didampingi Wakil Ketua I Daniel A. Wahab dan Wakil Ketua II Dr. Musryadi Aswad.
Irwansyah mengatakan, pembenahan infrastruktur tidak hanya menyasar jalan-jalan utama, tetapi juga akses di kawasan permukiman. Menurutnya, pembangunan drainase, fasilitas jalur pejalan kaki, serta pengelolaan sampah juga perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah kota.
“Kita harus melanjutkan perbaikan jalan-jalan di kota hingga permukiman, lalu pemeliharaan dan pembangunan drainase, termasuk fasilitas jalur pejalan kaki dan pengelolaan sampah,” katanya.
Selain infrastruktur, Irwansyah meminta program penciptaan lapangan kerja dan bantuan pendidikan turut diperhatikan. Salah satu upaya yang didorong adalah peningkatan keterampilan masyarakat melalui Banda Aceh Academy yang direncanakan diluncurkan tahun depan.
Ia juga menekankan agar program beasiswa sebagai bagian dari janji politik kepala daerah dapat menjangkau masyarakat kurang mampu, sehingga bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Menurut Irwansyah, DPRK akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara ketat, termasuk memastikan program dalam APBK sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Ia menyebutkan, pola pengawalan anggaran seperti yang dilakukan pada APBK 2026 akan kembali diterapkan dalam pembahasan dan pelaksanaan APBK 2027.
“Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk anggaran tahun 2026, ini akan kita ulang lagi, kita lakukan lagi, agar semuanya memberi dampak kepada masyarakat Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Irwansyah juga mengapresiasi sejumlah pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh, di antaranya peningkatan kualitas ruas jalan, normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau, dan pembenahan taman kota.
Namun, ia mengingatkan persoalan infrastruktur dasar, genangan air, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
“Pada intinya, persoalan infrastruktur dasar, drainase, genangan, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus terus dibenahi agar semakin bersih, tertata, nyaman, dan berdaya saing,” kata politisi yang telah tiga periode menjadi wakil rakyat tersebut.
Untuk diketahui, Pemko Banda Aceh mengusulkan pagu belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dalam R-APBK 2027. Rinciannya meliputi belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer Rp92 miliar.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp450 miliar. Target tersebut terdiri atas pajak daerah Rp217 miliar, retribusi daerah Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.[*]
