Habanusantara.net – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Ismawardi, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menggenjot penerimaan dan mengejar target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul capaian PAD Kota Banda Aceh yang hingga minggu pertama November 2026 baru terealisasi sebesar Rp343 miliar lebih atau sekitar 77,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp440 miliar lebih.
Menurut Ismawardi, capaian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah kota, terutama OPD yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.
Pasalnya, waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Dengan demikian, diperlukan langkah konkret dan upaya lebih maksimal agar target PAD dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan.
“OPD penghasil PAD harus lebih serius dan memacu kinerjanya. Jangan sampai target yang sudah ditetapkan dalam APBK tidak tercapai hanya karena kurang maksimalnya upaya dalam menggali potensi pendapatan daerah,” kata Ismawardi.
Ia menyebutkan, berdasarkan evaluasi capaian sementara, masih terdapat kekurangan sekitar lima persen dari target PAD yang seharusnya sudah dicapai hingga minggu pertama November 2026.
Karena itu, ia meminta OPD terkait tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap secara optimal.
“Masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan. Saya berharap seluruh OPD penghasil PAD segera mengambil langkah strategis, melakukan evaluasi, serta mengoptimalkan potensi penerimaan yang selama ini belum maksimal,” ujarnya.
Selain meminta OPD meningkatkan kinerja, Ismawardi juga mendorong Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Banda Aceh agar mengambil peran lebih aktif dalam mengoordinasikan percepatan realisasi PAD.
Menurutnya, TAPK perlu menginstruksikan OPD penghasil PAD untuk menyusun langkah percepatan yang terukur, sehingga setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab dan strategi yang jelas dalam mencapai target penerimaan.
“TAPK juga harus memberikan perhatian serius. Instruksikan seluruh OPD penghasil PAD agar memacu realisasi penerimaan. Jangan hanya melihat angka capaian, tetapi harus dipastikan ada langkah nyata untuk menutup kekurangan dari target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Ismawardi menilai, optimalisasi PAD sangat penting bagi kemampuan fiskal daerah. Sebab, semakin baik realisasi pendapatan daerah, semakin besar pula ruang pemerintah kota dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Ia berharap menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, seluruh OPD dapat bekerja lebih maksimal, memperkuat koordinasi, serta bertanggung jawab terhadap target pendapatan yang telah dibebankan kepada masing-masing instansi.
“Target PAD ini merupakan tanggung jawab bersama. Kita ingin seluruh OPD menunjukkan keseriusan dan bekerja maksimal agar target pendapatan daerah tahun 2026 dapat tercapai,” pungkasnya.[is]
