habanusantara.net – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum dipastikan menjadi sasaran penyadapan ilegal yang tengah diusut Bareskrim Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan belum ada data yang mengonfirmasi keterlibatan kedua tokoh tersebut sebagai korban penyadapan.
“Kalau ditanyakan apakah Pak Jokowi atau Pak Gibran, itu juga belum ada data,” kata Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Ia mengatakan, kepastian mengenai siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan masih menunggu hasil pengembangan penyidikan Bareskrim Polri. Hingga kini, pemerintah belum menerima informasi yang memastikan Jokowi maupun Gibran turut menjadi target dalam kasus tersebut.
Yusril menjelaskan, berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan ilegal itu menyasar sejumlah pihak dari berbagai kalangan, mulai dari Presiden, sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Namun, identitas para pihak yang diduga menjadi sasaran belum diungkapkan secara terperinci kepada publik. Yusril pun meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai nama-nama yang disebut menjadi korban sebelum ada kepastian dari hasil penyidikan.
Ia juga mengaku belum mengetahui apakah dirinya turut menjadi sasaran penyadapan dalam perkara tersebut.
“Untuk saya sendiri saja sampai hari ini juga tidak tahu apakah saya disadap atau tidak,” ujarnya.
Yusril menilai dugaan penyadapan terhadap pejabat negara dan tokoh dari berbagai kalangan merupakan persoalan serius. Apalagi, kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka.
Ia memastikan kasus yang terjadi akan terus diusut dan tidak pandang bulu. “Siapapun yang terlibat akan ditindak,” ujarnya.[Fira]
