Habanusantara.net, – Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Front Mahasiswa Aceh Resistence menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (20/10/2026). Mereka mendesak pemerintah menetapkan rangkaian bencana ekologis di sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional.
Massa menilai rentetan bencana, termasuk banjir yang kembali merendam sejumlah daerah di Aceh, membutuhkan penanganan serius. Mereka meminta pemerintah tidak hanya menangani dampak bencana, tetapi juga mengambil langkah untuk mengatasi persoalan lingkungan yang dinilai berkaitan dengan kejadian tersebut.
“Kita dapat melihat rentetan bencana. Bahkan saat ini ada lagi daerah yang terendam banjir, ada lagi warga yang mengungsi,” ujar salah seorang demonstran dalam orasinya.
Dalam aksinya, massa merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai salah satu dasar tuntutan penetapan status bencana nasional.
Mereka juga menyoroti pemulihan pascabencana di Aceh yang terjadi pada akhir November 2025. Menurut massa, penanganan dampak bencana tersebut belum berjalan dengan baik, sementara kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta sejumlah titik di Palembang turut menjadi perhatian mereka.
Selain mendesak penetapan status bencana nasional, demonstran meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
“Kami berkumpul di sini, sekurang-kurangnya akan menetap sampai Mualem menjumpai massa,” seru seorang demonstran.
Massa juga menuntut relokasi korporasi yang mereka nilai merusak lingkungan dari kawasan hutan tanaman industri (HTI). Mereka turut mendorong langkah hukum melalui citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan mahasiswa agar pemerintah memberikan perhatian terhadap penanganan bencana sekaligus persoalan lingkungan yang mereka anggap berkaitan dengan meningkatnya kejadian bencana di berbagai wilayah.
Hingga Selasa sore, massa masih bertahan di depan Kantor Gubernur Aceh. Mereka menyatakan tidak akan membubarkan diri sebelum dapat bertemu langsung dengan Mualem.[*]
