Habanusantara.net, Pelayanan dapur MBG beberapa waktu terakhir menghadapi tantangan adanya wacana pengelolaan oleh kantin sekolah sebagai solusi berbagai persoalan yang dihadapi oleh segelintir SPPG bermasalah yang tidak mempedomani SOP yang telah ditetapkan oleh BGN.
Rasanya terlalu emosional jika hal itu dijadikan solusi alternative ditengah upaya perbaikan dan pembenahan dapur-dapur SPPG yang sedang berjalan. Karena tidak ada jaminan pengalihan pelayanan ke kantin sekolah akan lebih baik, mengingat ada persoalan lain yang juga terjadi kelemahan dikantin sendiri, baik pengelolaan, manajemen, kondisi sarana prasarana, luas lahan pelayanan, higinisasi, standarisasi yang berbeda, dan resiko gangguan aktifitas belajar yang lebih massif dengan aktifitas persiapan pelayanan kepada penerima manfaat, sumber daya yang terbatas, juga fasilitas pelayanan yang terbatas.
Dengan kondisi tersebut, argumen bahwa kantin sekolah dapat langsung menggantikan dapur MBG menjadi jauh lebih problematis. Bahkan, jika diterapkan secara seragam, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan inefisiensi dan risiko baru dalam manajemen sekolah.
Masalah utamanya adalah terdapat ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kapasitas riil satuan pendidikan. Kantin sekolah pada umumnya dibangun untuk menyediakan makanan ringan atau makanan sederhana bagi warga sekolah, bukan sebagai unit produksi makanan massal yang harus menyiapkan ratusan hingga ribuan porsi setiap hari.
Jika kantin dijadikan pusat produksi MBG, maka sekolah harus memiliki minimal ruang produksi yang memadai, air bersih dan sanitasi, tempat penyimpanan bahan makanan, peralatan memasak skala besar, tempat pencucian,pengelolaan limbah, tenaga pengolah makanan yang cukup, standar higiene dan sanitasi, sistem pengawasan keamanan pangan, manajemen pengadaan, pembiayaan operasional.
Persoalannya, bagaimana kondisi tersebut bisa berjalan lebih baik dari pelayanan yang sudah ada, sementara sebagian besar sekolah belum memiliki prasyarat tersebut.
