Percantik Wajah Kota, Pemko Banda Aceh Genjot Infrastruktur Pedestrian hingga Revitalisasi Ruang Publik

Redaksi
Wali Kota Banda Aceh diwawancarai awak media usai membuka Musrembang RKDP 2027 di Aula Balai Kota, Senin 13 April 2026
Wali Kota Banda Aceh diwawancarai awak media usai membuka Musrembang RKDP 2027 di Aula Balai Kota, Senin 13 April 2026
A-AA+A++

Habanusantara.net – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan pembangunan infrastruktur kota menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendorong kenyamanan dan wajah baru Banda Aceh ke depan.

Illiza menyebutkan, meski belum dibahas secara rinci, sejumlah kawasan strategis telah dipetakan untuk pengembangan infrastruktur, terutama pada penataan jalur pedestrian di pusat kota.

Salah satu fokus utama adalah pengembangan jalur pejalan kaki dari Simpang Lima hingga kawasan Jambo Tape. Penataan ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus memperkuat estetika kawasan perkotaan.

Baca juga : Perbaiki Infrastruktur, PUPR Tambal Jalan Rusak di Simpang Lamgugop

“Kita belum bahas secara detail, tapi ada infrastruktur yang kita fokuskan,” kata Illiza usai membuka apat musrembang RDKP di Balai Kota, Senin (13/4/2026).

Selain itu, pemerintah kota juga merencanakan penataan pasar, meskipun untuk tahun ini belum dilakukan revitalisasi secara menyeluruh. Penyempurnaan kawasan pasar tersebut ditargetkan akan dilanjutkan pada tahun 2027.

Di sektor ruang terbuka hijau, Pemko Banda Aceh melakukan revitalisasi Taman Bustanussalatin pada tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki sarana publik agar lebih representatif dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Revitalisasi ini tidak berhenti di satu titik. Pada 2027 mendatang, pengembangan akan dilanjutkan dengan menghubungkan kawasan tersebut hingga ke Putroe Phang, sehingga tercipta konektivitas ruang publik yang lebih terintegrasi.

Menurut Illiza, strategi pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini lebih menekankan pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada, dibandingkan membangun dari awal. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Ia mengakui, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan, terlebih dengan meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Harapannya tahun ini kita bisa keluar dari tekanan anggaran dan menjaga likuiditas, sehingga pembangunan bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya.

Illiza menegaskan, seluruh program infrastruktur dirancang agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kenyamanan, aksesibilitas, maupun kualitas lingkungan kota.

Dengan pendekatan kolaboratif dan perencanaan yang terukur, Pemerintah Kota Banda Aceh optimistis mampu mewujudkan kota yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai religius dan kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.[***]