Habanusantara.net,Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI guna memantau perkembangan dan memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran serta sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihak Kemenlu RI belum memberikan data rinci terkait klasifikasi WNI berdasarkan daerah asal, termasuk dari Aceh.
Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam memastikan jumlah pasti warga Aceh yang berada di wilayah terdampak.
“Sejauh ini Kemenlu belum menyampaikan klasifikasi WNI berdasarkan asal daerah, baik yang berada di Iran maupun di kawasan Timur Tengah lainnya,” ujar Muhammad MTA dalam keteranagannya Kepada Media ini Sabtu (7/3/2026) di Banda Aceh.
Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan Kemenlu RI kepada publik, terdapat sekitar 329 WNI yang saat ini berada di Iran. Mayoritas dari mereka adalah mahasiswa dan pelajar yang menetap di Kota Qom dan Teheran.
Situasi keamanan di Iran dan sejumlah wilayah Timur Tengah mengalami peningkatan kewaspadaan, sehingga Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI mengambil langkah cepat dengan memulai proses evakuasi terhadap WNI.
Muhammad MTA menjelaskan bahwa sejak Jumat (6/3/2026), proses evakuasi tahap awal telah dilaksanakan. Sebanyak 32 WNI berhasil dievakuasi melalui jalur darat menuju Azerbaijan sebagai negara transit yang dinilai lebih aman.
“Evakuasi lanjutan masih terus dilakukan oleh Pemerintah RI dengan menyesuaikan kondisi keamanan di wilayah tersebut,” katanya.
Evakuasi difokuskan dari wilayah Iran yang saat ini dinilai memiliki tingkat risiko tertentu bagi warga asing, termasuk WNI. Kota Qom dan Teheran menjadi lokasi utama keberadaan WNI yang dipantau secara ketat oleh pemerintah.
Sementara itu, untuk WNI yang berada di negara-negara Timur Tengah lainnya, Muhammad menyebutkan kondisi mereka relatif aman. Meski demikian, pemerintah setempat telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga, termasuk warga asing, untuk membatasi aktivitas di luar rumah kecuali dalam kondisi mendesak.
Pemerintah Aceh melalui BPPA di Jakarta terus memonitor situasi secara berkala dan menjalin komunikasi aktif dengan Kemenlu RI.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan keselamatan warga Aceh yang berada di luar negeri.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga membuka ruang koordinasi jika ditemukan adanya warga Aceh yang berada di wilayah terdampak, agar dapat segera ditindaklanjuti bersama pemerintah pusat.
“Jika ada informasi terbaru terkait hal ini, tentu akan segera kami sampaikan kepada awak media,” pungkas Muhammad MTA(Fir).
