Habanusantara.net – Keputusan Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE, menyegel Kupula Kostel di Gampong Lambaro Skep karena berulang kali melanggar syariat Islam menuai banyak dukungan. Salah satunya datang dari Sekretaris Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tgk Tarnuman MT SE.
Menurut Tarnuman, tindakan tegas seperti itu sudah seharusnya dilakukan. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran syariat tidak boleh dibiarkan, apalagi Aceh punya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang harus ditegakkan. “Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga marwah Aceh sebagai Serambi Makkah,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).
Tarnuman menekankan pentingnya memperkuat pageu gampong di seluruh Banda Aceh. Menurutnya, peran masyarakat bersama aparatur gampong jadi benteng utama dalam meminimalisir maksiat dan perilaku negatif di kalangan generasi muda.
Ia menyoroti berbagai persoalan yang kini marak di kota ini. Mulai dari judi online, narkoba, hingga pergaulan bebas mahasiswa yang jauh dari pengawasan orang tua. “Warung kopi juga jangan dianggap sepele. Banyak anak muda nongkrong sampai larut, di situlah potensi pelanggaran syariat bisa muncul,” katanya.
Karena itu, Tarnuman mendorong agar pageu gampong diberdayakan lebih maksimal. Bukan hanya lewat aparatur desa, tapi juga muhtasib gampong, pemuda, dan remaja masjid yang bisa ikut melakukan amar makruf nahi mungkar.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi. Dinas Syariat Islam diminta benar-benar memfungsikan pageu gampong dengan melibatkan pihak kecamatan, polisi sektor, Satpol PP dan WH, hingga unsur masyarakat. “Kalau semua bergerak bersama, insyaAllah pelanggaran syariat bisa ditekan dari tingkat gampong,” tambahnya.
Tarnuman mengingatkan, kondisi generasi muda Banda Aceh hari ini cukup mengkhawatirkan. Tanpa pengawasan orang tua, banyak yang semakin berani melabrak nilai-nilai Islam. “Di sinilah pentingnya keluarga, orang tua, dan gampong jadi benteng terakhir anak-anak kita,” tegas politisi PKS itu.
Sebagai informasi, muhtasib gampong merupakan petugas yang ditunjuk untuk menegakkan syariat Islam di tingkat desa. Mereka punya peran mengawasi, mencegah, hingga memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait pelaksanaan syariat.[]
