BANDA ACEH – Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu melihat kembali fungsi utama sekolah sebagai lembaga pendidikan.
Pengurus Yayasan Bumi Produksi Gizi, Akbar, mengatakan sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum dan pembentukan karakter siswa.
Menurutnya, apabila pengelolaan MBG turut menjadi bagian dari tanggung jawab sekolah, perlu dipertimbangkan kesiapan sekolah dalam menjalankan pekerjaan tambahan tersebut tanpa mengganggu tugas utamanya.
“Sekolah tentu punya tugas utama dalam pendidikan. Ada proses pembelajaran, kurikulum dan pembentukan karakter siswa yang harus menjadi perhatian. Karena itu, kalau pengelolaan MBG juga dibebankan kepada sekolah, perlu dilihat apakah sekolah siap menjalankan semuanya secara bersamaan,” kata Akbar dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Ia menjelaskan, pengelolaan MBG tidak hanya sebatas menyediakan makanan bagi siswa. Di dalamnya terdapat proses pengadaan bahan, pengolahan, pengemasan, pengawasan kualitas dan pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Menurut Akbar, rangkaian tersebut membutuhkan pengelolaan yang teratur karena makanan disiapkan dalam jumlah besar dan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“MBG ini bukan sekadar aktivitas kantin biasa. Ada proses penyediaan makanan dalam jumlah besar, kemudian ada standar gizi, kebersihan dan keamanan pangan yang harus dijaga. Jadi, mekanismenya memang membutuhkan pengelolaan tersendiri,” ujarnya.
Akbar mengatakan sistem pelaksanaan MBG melalui SPPG yang berjalan saat ini memang masih memiliki ruang untuk diperbaiki. Namun, kekurangan tersebut menurutnya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program.
“Kalau ada bagian dari sistem yang masih kurang, tentu bisa diperbaiki. Menurut kami, yang paling penting bagaimana sistem yang ada bisa semakin baik dan tujuan MBG tetap tercapai,” katanya.
Ia menilai pembagian tugas antara sekolah dan pelaksana MBG perlu tetap diperhatikan. Sekolah dapat berfokus pada kegiatan pendidikan, sedangkan kebutuhan penyediaan makanan bergizi ditangani oleh pihak yang memiliki mekanisme dan sumber daya khusus untuk kegiatan tersebut.
Menurutnya, pola tersebut juga dapat membantu sekolah menjaga konsentrasi terhadap kegiatan belajar mengajar tanpa harus menambah beban pengelolaan di luar tugas pendidikan.
“Sekolah tetap harus fokus mendidik siswa, sementara penyediaan makanan bergizi juga harus dikelola dengan baik,” ujar Akbar.
Ia berharap pembahasan mengenai perubahan skema MBG dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk kesiapan sekolah, kualitas makanan, keamanan pangan serta efektivitas pengelolaan.
Akbar menilai tujuan program MBG akan lebih mudah dicapai apabila setiap pihak menjalankan fungsi sesuai kapasitasnya.
“Bagi kami, yang terpenting program ini berjalan dengan baik. Kalau sistem yang sekarang masih ada kekurangan, mari diperbaiki. Jangan sampai perubahan pola justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
