Habanusantara.net — Pemerintah Aceh meminta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dipercepat. Dorongan itu disampaikan karena Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.
Plt Sekda Aceh Taufik mengatakan percepatan rehab-rekon diperlukan agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera kembali pulih. Pemerintah Aceh juga meminta evaluasi dan masukan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki proses pemulihan.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik dalam diskusi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Rabu (30/9/2026).
Diskusi yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah itu tidak hanya membahas percepatan pekerjaan fisik. Sejumlah persoalan di lapangan juga menjadi perhatian pemerintah Aceh.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza melaporkan penyelesaian lahan hunian tetap (huntap) masih menjadi salah satu fokus. Pemerintah juga menyoroti optimalisasi posko kebencanaan di kabupaten/kota.
Persoalan normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir turut dibahas, termasuk kebutuhan memperkuat standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di tingkat kabupaten dan kota.
Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya satu data dalam pelaksanaan program rehab-rekon. Pendataan dan pelaporan program yang dijalankan kementerian dan lembaga perlu disinkronkan dengan pemerintah daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota mengetahui program yang sedang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih penanganan.
Selain persoalan rehab-rekon, Robby turut melaporkan percepatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang masih terus didorong.
Dari pemerintah pusat, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan tim pengarah dan tim pakar telah dibentuk untuk membantu mempercepat proses rehab-rekon di Aceh.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan baik. Berbagai persoalan yang dinilai sensitif dalam proses pemulihan juga perlu dikawal bersama agar penanganannya tepat sasaran.
Diskusi tersebut turut dihadiri Asisten Deputi PRB Kemenko PMK Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, jajaran pemerintah kabupaten/kota, serta SKPA terkait.
Para pakar kemudian memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat langkah strategis pemerintah dalam menangani pemulihan pascabencana di Aceh.[*]
